“Kami ingin Disdik Kota Bekasi menunaikan amanah UUD 1945 dalam proses pendidikan di Kota Bekasi,” ucap Daradjat pada Selasa (26/04/2022).
Politik

Demokrat Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama 12 PAC
“Saya ingat saat sebelum pemilihan Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, waktu itu saya dengan beliau (Anton) membahas terkait agenda Musda, saya tanya beliau sudah berapa DPC yang mendukung Kang Anton, beliau menjawab baru saya,” ucap Ronny menceritakan pertemuannya dengan Anton sambil mengucap syukur bahwa beliau terpilih sebagai ketua DPD Demokrat Jawa Barat.

PKS Perwira Salurkan 1.458 Takjil untuk Warga
“Alhamdulillaah semoga PKS semakin dikenal dengan logo barunya sebagai partai yang peduli dan terus berkhidmat untuk rakyat,” ujarnya.

ARH Bagikan 2500 Paket Lebaran
“Alhamdulillah ini hari ketiga saya bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di Bekasi Utara. Semoga apa yang kami salurkan bisa bermanfaat,” ucap Ketua PAC PDIP Bekasi Utara, Arief Rahman Hakim pada Minggu (24/04/2022).

Komisi 4 DPRD Dorong OPD Bekerja Maksimal
“Jadi sekarang ini semua komisi ini sedang membahas LKPJ karena di beri waktu deadline sampai tanggal 25 April 2022,” ucapnya kepada awak media pada Sabtu (23/04/2022).

Ketua Golkar Apresiasi Militansi Kader Saat Bukber
“Tadinya saya pesimis hadir kesini karena kondisi hujan. Tapi nyatanya sangat kaget melihat kader yang begitu militan serta memiliki semangat yang tinggi untuk hadir di lokasi bukber di dapil 5 ini,” ucap Ade sambil mendapatkan tepuk tangan meriah dari para kader pada Jumat (22/04/2022).

Ketua DPRD Ingatkan Pemkot Segera Rumuskan PPPK
“Sebenarnya kami justru ingin status mereka itu dinaikkan sebagai pegawai pemerintah yang memiliki gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Mereka juga nanti memiliki jenjang karir sesuai dengan kompetensi mereka,” tegasnya lagi.

Wakil Rakyat Sepakat Perjuangkan Nasib TKK
“Jadi kami meluruskan bahwa TKK di Kota Bekasi itu bukan dihapuskan. Namun kami ingin agar mereka (TKK) segera mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai berdasarkan amanah di PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana Aparatur itu hanya terdiri dari PNS dan PPPK,” ucap Ketua dewan yang juga ustad ini.

Herkos: PKS Fokus Alih Tugaskan TKK Menjadi PPPK
“Pak Saifudaullah pernyataannya gak ada menghapus. Beliau justru mengamankan dan menjalankan Keputusan Pemerintah Pusat. Sehingga meminta Pemkot dalam hal ini Plt. Walikota untuk segera memerintahkan pejabat terkait melakukan analisa jabatan dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing dinas.”, ungkap Heri.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.