Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Komar Dorong Pemkot Terbitkan SE Larang Pelajar SMP Bersepeda Motor

×

Komar Dorong Pemkot Terbitkan SE Larang Pelajar SMP Bersepeda Motor

Sebarkan artikel ini
Pelajar SMP tampak naik sepeda motor berboncengan tanpa mengenakan helm. (Image : Istimewa)

Anggota DPRD Kota Bekasi, Komarudin  mendorong kepada Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Surat Edaran (SE) atau bila perlu peraturan wali kota ( Perwal) terkait pelarangan pelajar khususnya SMP untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah. Sebab, menurut dia, banyak terjadi kecelakaan di jalan juga maraknya aksi tawuran antar pelajar salah satu pemicunya adalah mengendarai kendaraan belum pada waktunya.

“Mengendarai sepeda motor itu kan memicu adrenalin. Apalagi bila kecepatan tinggi, sementara anak anak SMP yang notabene umurnya masih belasan tahun itu pasti belum siap secara mental emosionalnya juga psikologisnya. Kondisi yang masih sangat labil kan,” terangnya Rabu (10/05/2023).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Banyak kita temukan siswa perempuan maupun laki-laki berangkat ke sekolah tidak memakai helm, berboncengan, bahkan sampe bertiga. Jangan sampai terus ada pembiaran, karena pasti berpengaruh pada mentalitas dan attitude mereka nantinya, kalau dari sekarang saja mereka di biarkan melanggar aturan bahkan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain,” tandas komarudin meyakinkan perkataannya.

Komar menegaskan, dari segi umur jelas itu belum cukup untuk mengendarai sepeda motor. Batas minimal usia untuk kepemilikan SIM, ialah 17 tahun, dan pelajar yang sudah memenuhi kualifikasi tersebut pada umumnya mereka itu kelas 2 atau 3 SMA.

” Jadi, anak SMP itu kan belum bisa memperoleh SIM, umurnya itu hanya sampai 15 tahun. Jadi rata-rata mereka belum memiliki SIM. Regulasinya sudah jelas kan,” tegas Komar yang juga menjabat Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Bekasi.

Komar melanjutkan, dengan pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan SE atau Perwal larangan bagi pelajar SMP menggunakan sepeda motor ke sekolah itu artinya peduli kepada generasi bangsa.

“Kebijakan ini mungkin tidak populis tapi harus diambil. Saya yakin, banyak berbenturan dengan banyak pihak yang memiliki pelbagai alasan. Tapi kita harus tegas dan berani mengeluarkan regulasi. Mereka adalah aset. Mereka adalah generasi penerus bangsa, harus kita jaga dan pemerintah harus hadir dalam hal ini,” terang dia.

Ia pun meminta kepada pihak sekolah, dalam hal tersebut ke jajaran komite dan kepala sekolah agar tidak memberi kesempatan pelajar membawa kendaran pribadi yakni sepeda motor. Khususnya bagi pelajar SMP.

“Pihak sekolah juga jangan menyediakan fasilitas lahan parkir kendaraan bermotor bagi para pelajar. Sekali lagi, pelajar khususnya SMP belum diperbolehkan dilepas bawa sepeda motor sendiri ,” tegasnya.

Sekadar diinformasikan, Komarudin, dalam hal ini, di pelbagai kesempatan saat dirinya berkeliling di daerah pemilihannya yakni Bantargebang, Mustikajaya dan Rawalumbu kerap mendapati pelajar SMP ke sekolah dengan sepeda motor. Bahkan, banyak yang tidak menggunakan helm

Sebab itu, dirinya juga telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah untuk menghimbau dan mendukung penerapan disiplin ini kepada siswanya.

“Harus diterapkan aturan nya, jangan malah bikin parkiran di sekolah atau disekelilingnya,” tandasnya. (Bams)

Example 120x600
Politik

“Beliau banyak membantu masyarakat, contoh seperti membantu anak sekolah, pengecoran jalan di wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Belum lagi Gus Shol sapaan akrab H Sholihin juga kerap membantu program rutilahu di Kota Bekasi,” ucap Ahmad Yani dikutip bekasiguide.com, Kamis 20 Juni 2024.

Politik

“Bisa jadi ketika pantarlih melakukan coklit, ada warga di TPS-nya belum terdaftar sebagai pemilih. Pantarlih juga berkewajiban untuk memasukkan warga yang belum terdaftar tersebut ke DP4. Sehingga diharapkan dari hasil coklit tersebut warga yang benar-benar memiliki hak sebagai pemilih benar-benar terdaftar. Sedang yang tidak memenuhi syarat, misalnya, meninggal atau menjadi anggota TNI/Polri dicoret dari DP4,” ungkapnya dikutip bekasiguide.com pada Sabtu 15 Juni 2024.