“Pemerintah harus melakukan evaluasi perizinannya, kami mendesak untuk ditutup jika tidak memenuhi persyaratannya,” kata Deni, Rabu (29/6/2022).
Pemkot bekasi
Alumni SMANSA Siap Bersinergi dengan Pemkot Bekasi
“Alhamdulillah saya merasa senang bisa bertemu dengan alumni SMAN 1 Kota Bekasi. Dan kami berharap peran alumni SMAN 1 Kota Bekasi bisa mendukung program pemerintah,” ucap Tri.
Wakil Rakyat Sepakat Perjuangkan Nasib TKK
“Jadi kami meluruskan bahwa TKK di Kota Bekasi itu bukan dihapuskan. Namun kami ingin agar mereka (TKK) segera mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai berdasarkan amanah di PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana Aparatur itu hanya terdiri dari PNS dan PPPK,” ucap Ketua dewan yang juga ustad ini.
Pemkot Diminta Migrasikan TKK menjadi PPPK
“Berdasarkan PP 49 Tahun 2018, Pemerintah Daerah itu setiap pegawai daerah diluar PNS itu berbentuk PPPK di tahun 2023″ ucap Faisal pada Senin (18/04/2022).
Update Perkembangan Covid 19 di Kota Bekasi
Keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) Tempat Tidur Rumah Sakit di Kota Bekasi tertanggal 15 April 2022 dilaporkan BOR Tempat Tidur (TT) isolasi (3,45%) sedangkan BOR TT ICU (4,96%). Positif Rate PCR 2,63% dan Positif Rate Antigen 1,19%
DPRD Dorong Pemkot Perbaiki Jalan Jelang Lebaran 2022
“Dari timur ke barat, jalan yang dilintasi oleh pemudik harus sudah diperbaiki guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik dengan mode trasnportasi darat dan melintasi pantura wilayah Bekasi Kota,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Senin (18/4/2022).
Dewan Gerindra Minta Pemkot Tak Buru-buru Hapus TKK
“Artinya jangan tahun ini diberlakukan tapi hanya pendataan dan kajian saja boleh. Saat ini ekonomi warga pun masih susah. Kalau keputusan tersebut dilakukan saat ini akan menambah jumlah pengangguran dan dampaknya akan menambah kemiskinan,”ujarnya.
DPRD Ingatkan Implikasi Hukum Bangun Polder Blu Plaza
“Sesuai PKS antara Pemkab dengan Blu Plaza seharusnya menjadi kewajiban Blu Plaza membangun polder seluas 1.0 Ha atau 10.000 m²,” jelas Chairoman pada Sabtu (16/4/2022).
Pemda Diminta Hapus TKK, Ini Kata Ketua DPRD
“Pemkot harus memberikan jaminan hukum serta kepastian hukum TKK di Kota Bekasi. Di antaranya tenaga pendidik atau guru honorer, yang telah memberikan kontribusi dalam mencerdasan anak bangsa di Kota Bekasi,” papar politisi PKS ini.