Metropolitan

“Jadi yang berkembang hari ini seakan-akan subsidinya akan dicabut. Padahal masih dihitung. Secara keekonomian tarifnya bisa berada di kisaran Rp13.500 sampai Rp15.000,” kata Tri dikutip Bekasiguide.com, Senin 15 Juni 2026.

“Untuk SMA ini kan karena ketentuannya dari pusat atau dari provinsi. Kita lihat lagi. Jangan sampai nanti ada istilahnya gejolak di lapangan,” kata Junaedi dikutip Senin 15 Juni 2026.

“Jadi mereka ini menurunkan tim untuk melakukan verifikasi. Cuma sekarang ini memang masih beberapa hal yang harus kita luruskan dulu dengan para masyarakat, tentang nilai kerugian yang masih ada perdebatan,” kata Bobihoe dikutip Bekasiguide.com, Kamis 11 Juni 2026.

“Dalam rangka menjaga martabat, integritas, profesionalisme, netralitas dan citra Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta untuk mewujudkan penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penggunaan media sosial bagi ASN,” tulis Bobihoe dikutip Bekasiguide.com, Rabu 10 Juni 2026. 

“Ini akan kita tekankan mulai hari ini. Saya sudah sampaikan, kalau memang dalam lingkungan kita ketahuan ada yang melakukan hal seperti itu, kita akan proses,” kata Bobihoe kepada wartawan.

“Tujuan utamanya adalah mengantisipasi membludaknya jumlah siswa di sekolah negeri. Kelebihan siswa kemudian didistribusikan ke sekolah swasta melalui program sekolah swasta gratis,” ujar Ayung dikutip Bekasiguide.com, Senin 8 Juni 2026. 

“Ini merupakan kerja sama yang sebelumnya dengan BMPS. Mereka membantu kami menyelenggarakan program ini tanpa biaya bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang terpenting, ada kriteria yang jelas bagi penerima bantuan,” kata Bobihoe dikutip Bekasiguide.com, Senin 8 Juni 2026. 

“Ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Dalam kegiatan pekerjaan seperti itu, perlu dilakukan pemetaan jalur-jalur pipa gas yang ada di Kota Bekasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Bobihoe dikutip Bekasiguide.com, Senin 1 Juni 2026.

“Segala kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat umum, harus berpedoman pada Pancasila,” ujarnya dikutip Bekasiguide.com, Senin 1 Juni 2026.