Pemerintah Kota Bekasi tengah menyiapkan lahan seluas lima hektare di wilayah Bantargebang untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan inklusif yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Penyediaan lahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wilayah Bantargebang yang selama ini identik dengan kawasan pengolahan sampah juga diharapkan dapat berkembang sebagai pusat penguatan sektor pendidikan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, mengatakan proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut telah berjalan sejak 2024 dan dilakukan secara bertahap.
“Proses pembebasan lahan sudah dimulai sejak 2024. Tahun lalu sudah dibebaskan sekitar dua hektare lebih. Tahun ini kita tambah lagi, sehingga ditargetkan tahun depan (2027) seluruh kebutuhan lahan sekitar lima hektare sudah selesai,” kata Broto dikutip bekasiguide.com, Kamis 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan, dalam skema kerja sama tersebut Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik gedung sekolah akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Pemkot Bekasi menyiapkan lahannya, sedangkan pembangunan fasilitas sekolah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi, Fikri Firdaus, menyebutkan pembangunan Sekolah Rakyat baru di Bantargebang akan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera yang selama ini kerap terkendala biaya maupun sistem zonasi sekolah reguler.
Saat ini, Kota Bekasi telah memiliki dua titik Sekolah Rakyat yang menjadi fasilitas pendidikan bagi masyarakat rentan dengan total kuota sekitar 280 siswa.
Dua sekolah tersebut yakni SRMA 13 Bekasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi Timur yang menampung 180 siswa jenjang menengah atas, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 di kawasan BBPVP (Cevest) Bekasi Selatan dengan kapasitas 100 siswa untuk jenjang SD hingga SMP.
Fikri menilai kehadiran Sekolah Rakyat baru nantinya akan memperkuat layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan adanya tambahan Sekolah Rakyat di Bantargebang, akses pendidikan bagi warga prasejahtera akan semakin luas. Ini diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” kata Fikri.
Ia juga berharap pembangunan sekolah tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Bantargebang.
“Harapannya, keberadaan fasilitas pendidikan ini dapat mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah tersebut,” tutupnya.
