Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan peran koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi pada 10 Maret 2026.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, mengatakan pihaknya tengah fokus mengembangkan sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
“Dalam menyambut HUT Kota Bekasi, kami mencoba mengoptimalkan fungsi ekonomi kerakyatan melalui lembaga koperasi dan pelaku UMKM di Kota Bekasi,” ujar Herbert dikutip bekasiguide.com, Rabu 11 Maret 2026.
Menurutnya, berbagai program pemberdayaan terus dijalankan untuk memperkuat sektor tersebut. Di antaranya melalui pembinaan manajemen usaha bagi pelaku UMKM serta pemberian dukungan fasilitas sarana dan prasarana usaha.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga melakukan penataan serta pengembangan sektor usaha informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL), agar dapat berkembang secara lebih terarah.
“PKL ini bukan usaha yang dilarang, tetapi usaha resmi yang wajib mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.
Herbert menuturkan, Diskopukm berupaya menata dan membina keberadaan PKL agar dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Diskopukm berupaya menata dan membangun PKL untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Bekasi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menargetkan pembentukan sentra-sentra kegiatan ekonomi masyarakat. Program ini dilakukan dengan merancang kawasan khusus yang dapat menampung aktivitas pelaku UMKM maupun pedagang kuliner.
“Target kita akan menciptakan lokasi-lokasi sentra kuliner ataupun sentra UMKM di Kota Bekasi,” jelasnya.
Meski demikian, pengembangan sektor UMKM di Kota Bekasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait pemahaman manajemen kewirausahaan di kalangan pelaku usaha yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kendalanya ada di pemerintah juga ada, dan di pelaku usaha juga ada. Pemahaman manajemen wirausaha belum sepenuhnya dipahami, sehingga sebagian pelaku UMKM masih mengandalkan bantuan modal dari pemerintah,” pungkas Herbert.
