Politik

DPRD Bekasi Gelar Paripurna Pengarusutamaan Gender 

DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna Pengarusutamaan Gender, Selasa (12/04/2022). DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna Pengarusutamaan Gender, Selasa (12/04/2022).

CIKARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna tentang Pengarusutamaan Gender, Selasa (12/04/2022). Dua agenda lain yang di paripurnakan yakni penyampaian nota penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021, dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ditambah penyampaian Laporan Hasil Pelaksaan Reses.

Ketua Panitia Khusus XVI, Sukarlinan usai paripurna bakal melakukan rapat dengan pihak pihak terkait untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kita akan rapat dengan pihak terkait untuk membahas naskah akademik kaitan pengarusutamaan gender,” kata dia, Selasa (12/04/222).

Politisi Demokrat ini mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti, Perda Pengarusutamaan Gender ini tak hanya menjadi tanggungjawab dinas pemberdayaan perempuan dan anak saja, namun menjadi tanggungjawab bersama.

baca juga : https://bekasiguide.com/2022/04/11/ketua-dprd-kota-bekasi-dukung-aspirasi-mahasiswa/

“Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan daerah,” ungkapnya.

Dalam perda ini, diharapkan adanya kesetaraan hak secara umum untuk mendapat pekerjaan, pendidikan serta promosi, perempuan juga mendapat akses lebih mudah secara fisik.

Ditempat yang sama, Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki berharap perda pengarusutamaan gender ini bisa segera terealisasi dan disahkan.

“Diharapkan segera dibahas DPRD, dan secepatnya menjadi perda,” tandasnya. (pri)

Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.

Exit mobile version