Politik

DPRD Kota Bekasi menghelat Sidang Paripurna pengambilan sumpah Pimpinan Defenitif DPRD Kota Bekasi pada Senin (30/09/2019). 

Proses keberlangsungan pemerintahan daerah di Kota Bekasi terancam tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari eksekutif yang diwakili Wali Kota Bekasi dan jajarannya serta Legislatif melalui lembaga DPRD Kota Bekasi harus bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang meminta agar Pansus 38 berkaitan revitalisasi Pasar Jatiasih ditinjau ulang lantaran masih banyak persoalan yang harus dipertanyakan.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWS CC) Bambang Hidayah memantau pekerjaan di Kota Bekasi pada Rabu (18/09/2019).

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol memberikan penjelasan mengenai pemberitaan yang menyebutkan adanya ketidak siapan serta lambannya pemberian baju dinas dan jas anggota dewan saat pengambilan sumpah anggota DPRD Kota Bekasi pada (26/8) lalu.

Anggota DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi sesalkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dinilai abai dan lalai dalam menginventarisir setiap kebutuhan Sekolah di Kota Bekasi.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Intan Fitriana Fauzi mengapresiasi dan menyambut baik keseriusan DPD PAN Kota Bekasi yang telah memiliki kantor Sekretariat DPD PAN Kota Bekasi atau Rumah PAN Kota Bekasi.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, dikarenakan PAD kota Bekasi terbesar ketiga di Jawa Barat.

Setelah melakukan pendekatan dan komunikasi politik kepada partai lain di DPRD Kota Bekasi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi yang hanya memiliki satu kursi, akhirnya memutuskan bergabung dengan Fraksi PDIP di DPRD Kota Bekasi.