“Jadi sekarang ini semua komisi ini sedang membahas LKPJ karena di beri waktu deadline sampai tanggal 25 April 2022,” ucapnya kepada awak media pada Sabtu (23/04/2022).
Politik
Ketua Golkar Apresiasi Militansi Kader Saat Bukber
“Tadinya saya pesimis hadir kesini karena kondisi hujan. Tapi nyatanya sangat kaget melihat kader yang begitu militan serta memiliki semangat yang tinggi untuk hadir di lokasi bukber di dapil 5 ini,” ucap Ade sambil mendapatkan tepuk tangan meriah dari para kader pada Jumat (22/04/2022).
Ketua DPRD Ingatkan Pemkot Segera Rumuskan PPPK
“Sebenarnya kami justru ingin status mereka itu dinaikkan sebagai pegawai pemerintah yang memiliki gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Mereka juga nanti memiliki jenjang karir sesuai dengan kompetensi mereka,” tegasnya lagi.
Wakil Rakyat Sepakat Perjuangkan Nasib TKK
“Jadi kami meluruskan bahwa TKK di Kota Bekasi itu bukan dihapuskan. Namun kami ingin agar mereka (TKK) segera mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai berdasarkan amanah di PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana Aparatur itu hanya terdiri dari PNS dan PPPK,” ucap Ketua dewan yang juga ustad ini.
Herkos: PKS Fokus Alih Tugaskan TKK Menjadi PPPK
“Pak Saifudaullah pernyataannya gak ada menghapus. Beliau justru mengamankan dan menjalankan Keputusan Pemerintah Pusat. Sehingga meminta Pemkot dalam hal ini Plt. Walikota untuk segera memerintahkan pejabat terkait melakukan analisa jabatan dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing dinas.”, ungkap Heri.
Pemkot Diminta Migrasikan TKK menjadi PPPK
“Berdasarkan PP 49 Tahun 2018, Pemerintah Daerah itu setiap pegawai daerah diluar PNS itu berbentuk PPPK di tahun 2023″ ucap Faisal pada Senin (18/04/2022).
DPRD Dorong Pemkot Perbaiki Jalan Jelang Lebaran 2022
“Dari timur ke barat, jalan yang dilintasi oleh pemudik harus sudah diperbaiki guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik dengan mode trasnportasi darat dan melintasi pantura wilayah Bekasi Kota,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Senin (18/4/2022).
Dewan Gerindra Minta Pemkot Tak Buru-buru Hapus TKK
“Artinya jangan tahun ini diberlakukan tapi hanya pendataan dan kajian saja boleh. Saat ini ekonomi warga pun masih susah. Kalau keputusan tersebut dilakukan saat ini akan menambah jumlah pengangguran dan dampaknya akan menambah kemiskinan,”ujarnya.
DPRD Ingatkan Implikasi Hukum Bangun Polder Blu Plaza
“Sesuai PKS antara Pemkab dengan Blu Plaza seharusnya menjadi kewajiban Blu Plaza membangun polder seluas 1.0 Ha atau 10.000 m²,” jelas Chairoman pada Sabtu (16/4/2022).