Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi meminta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tidak menjadikan rapat koordinasi (rakor) tahunan sekadar kegiatan seremonial.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma, mengatakan rakor FPRB digelar untuk mengonsolidasikan seluruh jajaran sekaligus menyatukan visi dan misi dalam upaya mengefektifkan penanggulangan bencana di Kota Bekasi.
“Harapan saya, rakor ini tidak cuma seremonial, tidak cuma rapat, tapi bisa melahirkan suatu gerak nyata, suatu program yang benar-benar real, benar-benar bisa dijalankan,” kata Wiratma dikutip Bekasiguide.com, Kamis 10 September 2026.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix, mulai dari dunia usaha, masyarakat, akademisi hingga relawan.
Terlebih, kata dia, saat ini terdapat efisiensi anggaran dan tekanan fiskal terhadap APBD maupun APBN. Kondisi tersebut membuat keterlibatan berbagai pihak dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana semakin diperlukan.
“Kita nggak bisa kalau kita sendiri. Kita harus tetap bergotong royong dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta relawan dan lainnya,” ujarnya.
Wiratma berharap FPRB dapat semakin solid dan mampu merangkul berbagai pihak untuk menjalankan program-program konkret dalam mengurangi risiko bencana di Kota Bekasi.
Adapun dalam rakor tersebut, BPBD juga menyoroti sejumlah risiko bencana yang perlu menjadi perhatian. Banjir dan cuaca ekstrem disebut menjadi risiko terbesar yang dihadapi Kota Bekasi, meski potensi bencana lainnya seperti gempa bumi maupun erupsi juga tetap perlu diantisipasi.
“Memang yang paling berisiko kita banjir dan cuaca ekstrem. Tapi tentu kita juga tidak boleh abai dan lalai terhadap potensi-potensi bencana lainnya,” pungkasnya.
