Realisasi investasi Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025 menembus Rp296,8 triliun dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Angka tersebut dinilai mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan iklim usaha di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan capaian itu tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan serta mempercepat proses perizinan.
“Ini menandakan kepercayaan dunia usaha terhadap Jawa Barat tetap kuat. Kita berusaha menjaga pelayanan, mempercepat perizinan, dan memastikan keamanan berusaha tetap kondusif,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Jabar, Ahmad Faisyal Hermawan, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada besarnya angka investasi.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di sekitar kawasan industri.
“Kami tentu mengapresiasi angka investasi yang tinggi. Tetapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Jangan sampai investasi besar, tapi masyarakat sekitar tidak merasakan dampaknya,” kata Faisyal dalan keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Senin 16 Februari 2026.
Ia menyoroti persoalan yang masih kerap muncul, seperti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal serta potensi dampak lingkungan.
Faisyal menegaskan pemerintah daerah harus memperketat pengawasan terhadap kewajiban perusahaan, baik dalam aspek ketenagakerjaan maupun pengelolaan lingkungan.
“Sering kali perusahaan berdiri di suatu wilayah, tetapi pekerjanya justru banyak dari luar daerah. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Masyarakat sekitar harus diprioritaskan,” ujar legislator asal PDI Perjuangan Kota Bekasi ini menegaskan.
Selain itu, ia meminta tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah dan kontribusi sosial dijalankan secara serius. Pertumbuhan ekonomi, tegasnya, tidak boleh memicu persoalan baru seperti banjir, pencemaran, atau konflik sosial.
Faisyal memastikan DPRD Jawa Barat akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan investasi berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
“Investasi penting, tapi keberlanjutan jauh lebih penting. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan warga,” pungkasnya.
