Politik

Anggota DPRD Kota Bekasi Soroti Pemukulan Ibu oleh Anak: Cermin Lemahnya Pendidikan Etika dan Adab

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Muhammad Kamil Syaikhu

Kasus pemukulan seorang ibu oleh anak kandungnya yang terjadi di wilayah Kota Bekasi dan sempat viral di media sosial, menuai keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Muhammad Kamil Syaikhu, yang menilai insiden tersebut sebagai potret nyata lemahnya pendidikan etika dan adab di kalangan generasi muda.

“Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa pendidikan etika belum menjadi bagian utama dalam pembentukan karakter anak. Ini adalah cermin lemahnya pendidikan adab dalam sistem pendidikan kita saat ini,” ungkap Kamil Syaikhu kepada awak media, Minggu, 22 Juni 2025.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Menurutnya, pendidikan karakter seharusnya tidak hanya menjadi wacana, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran, baik di lingkungan keluarga maupun di institusi pendidikan.

Terkait dengan hal tersebut, pria yang akrab disapa Bang Kamil ini mendorong agar revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 yang sedang dibahas di tingkat pusat, dapat memuat secara eksplisit pelajaran etika dan adab sebagai bagian dari kurikulum nasional.

“Kami sangat berharap UU Sisdiknas ke depan memuat materi pelajaran etika dan adab. Anak didik perlu memahami bagaimana menempatkan diri dalam masyarakat, menghormati orang tua, guru, serta lingkungan sekitarnya,” tegasnya.

Tak hanya pada level pusat, Bang Kamil juga mengimbau agar Pemerintah Kota Bekasi bisa menjadi pelopor dalam menanamkan nilai-nilai moral sejak dini melalui pendidikan berbasis muatan lokal.

“Bekasi seharusnya bisa memulai lebih dulu, memasukkan pelajaran adab dan etika sebagai materi muatan lokal. Kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua  pemerintah, guru, anak didik, dan orang tua untuk bersama-sama mengedepankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Kasus pemukulan ibu di Bekasi ini seolah menjadi alarm keras bahwa pendidikan karakter tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Selain tindakan hukum bagi pelaku, pembenahan sistem pendidikan dengan menekankan pada adab dan etika menjadi langkah strategis untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.

Exit mobile version