Politik

Hadir di Musrenbang Bekasi Selatan, Evi : Stakeholder Harus Sinergi dengan Dewan Susun Rencana Pembangunan Prioritas

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti hadir di Musrenbang tingkat Kecamatan Bekasi Selatan di gedung Darusalam, Jl. Cikunir Raya, Jakamulya kecamatan Bekasi Selatan pada Kamis, 06 Februari 2025.

Evi mengatakan, bahwa Musrenbang merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan selain pada Reses Anggota Dewan dan Rencana Kerja dari Dinas terkait.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Oleh karena itu saya berharap seluruh stakeholder lingkungan dari camat, kemudian lurah lingkungan terdekat RT RW bersama-sama merencanakan pembangunan mana yang menjadi prioritas,” kata Evi kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Kamis, 06 Februari 2025.

Menurutnya, para stakeholder terkait harus benar-benar menyusun rencana pembangunan ini agar bisa terintegrasi dan terealisir. Oleh karena itu, kata Evi harus ada sinergi juga dengan para anggota DPRD Kota Bekasi.

“Karena salah satu pilar penting hasil reses itu diwujudkan nanti direalisasikan dalam pembangunan Kota Bekasi,” katanya.

Sebagai Daerah Pemilihannya (Dapil), ia berkomitmen akan mengawal setiap program atau pembangunan yang sifatnya prioritas di lingkungan Bekasi Selatan.

“Mudah-mudahan musrenbang ini kita bersama-sama kawal. Saya sebagai anggota DPRD yang dapil ini insyaallah siap mengawal kegiatan prioritas kegiatan lingkungan di Bekasi selatan,” ungkapnya.

Pada Musrenbang kali ini, sebanyak 80 persen pengajuan pembangunan infrastruktur. Namun, kata Evi selain infrastruktur, ada program yang tidak kalah penting yaitu program pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat tersebut lebih utama menyasar kepada para anak muda dalam peningkatan kapasitas skill. Walaupun, kata dia, bahwa di dapilnya ia telah meluncurkan program pemberdayaan masyarakat untuk karang taruna.

Kolaborasi dengan kementerian juga telah dilakukan berupa pelatihan bagi para anak muda di wilayahnya.

“Jadi ini yang juga kita sedang dorong agar masyarakat juga harus prioritas juga pentingnya bukan hanya infrastruktur aja namun juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Beberapa pengajuan pembangunan pada musrenbang sering kali tidak terealisasi dikarenakan quota dari masing-masing kecamatan. Hal ini karena tentunya ada beberapa prioritas yang didahulukan.

“Tidak bisa parsial satu-satu, makanya saya mendorong pak camat untuk mengajak para lurahnya dan RT RW untuk bersama-sama menyusun mana yang menjadi prioritas itu yang menjadi prioritas di jangka waktu satu tahun pertamanya,” pungkasnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version