Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Hj. Chairun Nisa, menyoroti penguatan ekonomi masyarakat melalui sertifikasi halal bagi pelaku UMKM serta persoalan infrastruktur dan banjir setelah menuntaskan pelaksanaan Reses I Tahun 2026 di daerah pemilihannya.
Selama menjalankan reses, Chairun Nisa aktif berdialog dengan warga dan komunitas pelaku usaha kecil untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai, isu pemberdayaan UMKM masih menjadi aspirasi dominan yang disampaikan warga.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM membutuhkan pendampingan agar mampu memperoleh sertifikasi halal sebagai syarat penting meningkatkan daya saing produk.
“Kami melihat pelaku UMKM sebenarnya sudah berkembang, namun masih membutuhkan pendampingan, terutama terkait sertifikasi halal agar produk mereka bisa naik kelas,” ujar Chairun Nisa dalam keterangannya dikutip bekasiguide.com, Kamis 19 Februari 2026.
Ia menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi peluang memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
Selain ekonomi kerakyatan, persoalan infrastruktur lingkungan juga menjadi perhatian masyarakat selama reses berlangsung. Warga masih mengeluhkan kondisi jalan lingkungan, saluran air, hingga titik rawan banjir yang belum tertangani optimal.
“Tentu masih banyak aspirasi untuk infrastruktur, penanganan banjir dan lain-lain. Ini menjadi catatan penting yang harus kami perjuangkan,” katanya.
Sebagai Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi, Chairun Nisa memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun tidak berhenti pada forum reses, tetapi akan dibawa ke pembahasan legislatif bersama pemerintah daerah.
Ia menilai reses merupakan sarana utama anggota dewan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Reses bukan hanya agenda formal, tetapi momentum kami mendengar langsung persoalan warga agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.
Ke depan, ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan komunitas UMKM dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur perkotaan di Kota Bekasi.
“Kami ingin aspirasi warga benar-benar terealisasi, baik penguatan UMKM maupun penanganan banjir dan pembangunan lingkungan yang lebih baik,” tutup Chairun Nisa.
