Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Andika Dirgantara hadiri Musyawarah Rencangan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bekasi Selatan di Aula Masjid Baiturrahman, kelurahan Jakamulya, pada Kamis, 06 Februari 2025.
Pada kesempatan itu, Andika Dirgantara menyebut bahwa ada beberapa yang harus di bangun dan itu masuk dalam skala prioritas. Bekasi Selatan merupakan daerah pemilihan (Dapil) nya untuk kali kedua kembali menghantarkan dirinya menjadi legislator di Kalimalang selain Kecamatan Bekasi Timur.
Menurutnya, di wilayah Bekasi Selatan, yang masuk rencana pembangunan skala prioritas yakni kantor kelurahan Jakamulya, kantor kelurahan Margajaya dan gedung sekretariat bersama.
“Dua-dua ini memang kita datangi terlalu sempit pelayanan warga pasti akan terganggu. Kalau secara lahan memang sempit, bagus kalau kemudian di relokasi. Di Jakamulya sudah ada calon lokasi pengganti, dan di Margajaya juga ada calon lokasi penggantinya,” ungkapnya kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Kamis, 06 Februari 2025.
Selain dua kantor kelurahan tersebut, masih ada juga yang harus di prioritaskan. Puskesmas Jakasetia juga perlu direlokasi karena kerap kebanjiran.
“Tadi juga ada isu masalah sekretariat bersama rekan-rekan forum di level kecamatan, forum RW, ada juga MUI Bekasi Selatan, DMI Bekasi Selatan dan lain-lain itu penting terkait dengan pelayanan kita untuk masyarakat sebetulnya dengan keberadaan kantor-kantor itu,” imbuhnya.
Andika kembali menyebutkan, bahwa yang tidak kalah penting adalah pembangunan tandon air di wilayah Jakamulya dan hampir setiap tahun diajukan namun hingga sekarang belum terealisasi.
“Jadi di Jakamulya itu ada wilayah yang memang selama ini jadi penampungan air yang cukup besar. Namun itu milik pribadi sehingga kita mengusulkan untuk melakukan pembebasan di wilayah itu untuk kemudian penampungan air itu mencukupi, itu luasnya hampir sekitar 5 hektar,” ungkapnya.
Disisi lain, Andika juga turut menyikapi terkait pemangkasan anggaran para kementerian PUPR oleh pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada pembangunan di wilayah, tidak terkecuali Kota Bekasi sebagai kota penyangga DKJ.
Andika menegaskan, perlu adanya mitigasi atau antisipasi, walupun secara fiskal, Kota Bekasi cukup kuat dari kota-kota lain di Jawa Barat dengan pendapatan yang cukup besar.
“Pendapatan kita cukup kokoh, kita bisa menopang 50 persen apbd kita tapi kita tetap harus memitigasi rencana-rencana pusat ini dalam hal pengangkatan fiskal ini,” pungkasnya.
