Komisi I DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi untuk mengevaluasi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPU dan Bawaslu menjelang Pilkada yang tinggal menghitung hari.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda menyatakan bahwa rapat bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait persiapan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
“Secara prinsip, kita minta informasi, terutama terkait Pilkada yang tinggal menghitung hari, sejauh mana kesiapan dan persiapan KPU serta kendala apa yang dialami di lapangan,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 15 November 2024.
Menurut Rizki, persiapan Pilkada sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Meski ada dinamika dan kendala, situasi di lapangan masih kondusif.
“Ada temuan laporan ke Bawaslu, sekitar 11 laporan per hari ini, namun mayoritas laporan tidak memenuhi syarat sehingga dihentikan. Secara umum, kondisinya masih kondusif,” katanya.
KPU juga melaporkan bahwa proses pelipatan kertas suara sudah berjalan sesuai jadwal. “In syaa allah semua akan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD juga membahas evaluasi masalah-masalah yang terjadi pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya, seperti kendala aplikasi Si Rekap dan beberapa temuan lainnya.
“Kita support untuk merapikan sehingga harapannya Pilkada ini bisa mengurai dan meminimalisir masalah yang terjadi di Pileg kemarin,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui jadwal Pilkada dan berpartisipasi aktif pada 27 November nanti.
“Kami himbau seluruh masyarakat untuk hadir ke TPS, karena partisipasi dalam Pileg sudah baik dan diharapkan Pilkada nanti bisa lebih maksimal,” imbuhnya.
Komisi I juga memberikan masukan terkait metode sosialisasi yang lebih kreatif agar masyarakat lebih antusias dalam mengikuti Pilkada.
“Sejauh ini sosialisasi masih terjebak dalam ruang-ruang normatif. Kami berharap ada inovasi dalam penyampaian informasi terkait Pilkada,” tuturnya.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan pentingnya menjaga netralitas penyelenggara di semua tingkatan, termasuk Pengawas TPS (PTPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Beberapa temuan menunjukkan adanya afiliasi politik di tingkat bawah. Ini harus dinetralisir sejak awal, dari proses rekrutmen,” katanya.
Komisi I DPRD Kota Bekasi berharap KPU dan Bawaslu dapat menjaga netralitas sehingga hasil Pilkada nanti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Kami ingin Pilkada ini berlangsung adil dan semua pihak siap menerima hasilnya, demi kebaikan Kota Bekasi,” pungkasnya.
(ADV Setwan DPRD)
