Kendaraan bertonase tinggi yang masih melintas pada siang hari menjadi salah satu persoalan lalu lintas yang disoroti Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti. Pengawasan jam operasional truk dinilai perlu diperketat untuk menekan kemacetan dan risiko kecelakaan di Kota Bekasi.
Evi menegaskan, persoalan lalu lintas tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Selain pembenahan sarana dan prasarana jalan, kedisiplinan pengendara serta keterlibatan masyarakat juga diperlukan.
“Tidak adil jika kita menyalahkan satu pihak saja. Pemerintah harus memfasilitasi sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan, sementara masyarakat juga harus disiplin dalam berkendara,” kata Evi usai kegiatan Sosialisasi P2PD tentang peran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di RW 011 Bekasi Jaya Bekasi Timur dikutip bekasiguide.com, Rabu 18 November 2026.
Menurut Evi, Komisi II DPRD Kota Bekasi terus melakukan pengawasan melalui rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub), termasuk mengevaluasi efektivitas fasilitas lalu lintas dan penanganan titik rawan kecelakaan.
Ia juga mendorong penambahan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik untuk mendukung pemantauan kondisi lalu lintas dan penanganan kejadian di lapangan.
“Beberapa titik perlu dilengkapi CCTV. Pengawasan harus diperkuat, terutama di lokasi yang rawan kemacetan dan kecelakaan,” ujarnya.
Selain itu, Evi meminta pengawasan terhadap jam operasional kendaraan berat dilakukan secara konsisten. Penegakan aturan perlu melibatkan Dishub, kepolisian, dan pihak terkait sesuai kewenangannya.
“Jam operasional kendaraan sudah diatur. Semua pihak harus memastikan aturan itu dipatuhi dan pengawasannya dilakukan secara tegas,” katanya.
Evi turut menyoroti potensi kemacetan akibat pembangunan proyek baru. Menurutnya, pengelolaan lalu lintas dan evaluasi analisis dampak lalu lintas (Andalalin) harus menjadi perhatian agar pembangunan tidak menambah kepadatan jalan.
Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas seperti penerapan sistem satu arah dan pengaturan buka-tutup jalan dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di titik tertentu.
Namun, upaya pemerintah harus diimbangi dengan kepatuhan pengguna jalan. Pengendara wajib menaati aturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta tidak mengabaikan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.
Masyarakat juga diminta aktif melaporkan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan, termasuk mendokumentasikan kejadian untuk diteruskan kepada instansi terkait.
“Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan fasilitas, sedangkan masyarakat wajib tertib serta ikut menjaga keamanan di jalan,” tandas Evi.
