Pengurus Yayasan Nurul Islam KH Noer Alie, Islamic Centre Bekasi, dipimpin ketuanya, H. Heri Suko Martono, melakukan audiensi kepada Pimpinan DPRD Kota Bekasi, Rabu 18/11/2026.
“Kami ke sini untuk meminta pimpinan dewan menggunakan haknya mendorong pemerintah Kota Bekasi menyelesaikan persoalan lahan Islamic Centre,” kata Heri Suko Martono menjelaskan kepada media termasuk bekasiguide.com, Rabu 18 November 2026.
Menurut Heri, persoalan Islamic yang dimaksud adalah adanya tagihan retribusi penggunaan lahan dari Walikota yang jumlahnya fantastic. Padahal pemerintah kota tidak kunjung membuatkan surat Perjajnjian Kerjasama (PKS) kepada Yayasan selaku pengelolanya.
“Dalam kondisi tidak adanya PKS penggunaan lahan, kami ditagih untuk membayar retribusi.” Itu antara lain masalahnya, kata Heri.
Hadir bersama Heri Suko Martono antara lain wakil ketua pengurus, Dr. KH Zamakhsari Abdul Majid, Sekretaris Yayasan Amin Idris, Bendahara Ismaati Roesmin, Kabid Usaha Sopandi Budiman, Kabid Legal Ujang Hendra dan Kabid SDM Nasrulloh. Ketua Dewan Dr. Sardi Efendy didampingi Ketua DPD PKS Fendaby Surya Putra dan Ketua Fraksi PKS Bambang Purwanto.
Kepada pimpinan dewan, Heri menjelaskan hasil kunjungannya ke sebuah masjid di Kabupaten Bekasi. Sebuah masjid mewah yang ada di kawasan elit Kabupaten Bekasi hanya dikenakan retribusi satu juta rupiah pertahun sementara PBB nya dibebaskan.
“Mengapa di Kota Bekasi kami dikenakan begitu mahal,” kata Heri di depan pimpinan Dewan.
Ada juga tagihan PBB. Meski dengan nilai tagihan yang diatas 500 juta lebih per tahunnya. Pengurus menyadari bahwa PBB itu tetap dibayarkan. Karena, pengenaan tagihan PBB itu dasarnya karena Yayasan mengambil manfaat dari objek pajak itu.
“Meski berat, tapi kami tetap membayarnya”, ujar Heri.
Heri Suko Martono menjelaskan adanya sorotan mata sebagian orang tentang lahan Islamic yang terpakai untuk jalan tol Becakayu seluas 6000 meter. Meski sebagai pengelola, pengurus Yayasan belum menerima pergantiannya.
Dijelaskan, dalam perjanjiannya, tol Becakayu tidak akan membayar lahan itu, tapi menggantinya dengan lahan di Kota Bekasi juga senilai lahan Islamic yang terpakai.
Kepada ketua Dewan, Heri menjelaskan sejauh ini belum ada proses pergantian itu. Karena kalau ada, sesuai perjanjiannya, lahan pengganti itu harus tercatat sebagai lahan yang peruntukannya Islamic Centre juga sesuai notifikasi pada sertifikat lamanya.
Soal pembangunan masjid, Heri menjelaskan, “kalau sampai saat ini sudah 20 tahun berlalu perluasan masjid Islamic belum jadi-jadi, persoalannya ya masalah belum adanya PKS ini. Setiap kali ada donator yang ingin membantu, selalu mundur karena tidak adanya Perjanjian Kerjasama antara wakilota dengan Islamic Centre. Sementara Walikota beralasan karena adanya lost-potensi pada lahan ini yang telah menjadi tremuan BPK.
Kepada pengurus Islamic, Ketua DPRD Sardi Efendi menerima “aduan” ini sebagai satu masukan. Sebagai pimpinan dewen dia akan menelusuri dulu masalah-masalahnya bertsama bukti-buktinya. Misalnya bukti temuan BPK yang dimaksud, bukti penetapan SKRD, bukti tagihan PBB dan sebagainya.
“Mudah-mudahan saya dan teman-teman dari PKS di Dewan akan all-out. Semoga pada Ramadhan mendatang kita sudah punya solusi terbaik untuk Islamic Centre,” ujar Sardi didampingi Ketua DPD PKS dan ketua Fraksi PKS.
Menurut Sardi, Islamic bisa menjadi ikonnya kota Bekasi. Lokasi Islamic bisa didorong untuk dijadikan destinasi wisata religi keluarga. Orang jauh-jauh ke Masjid Kubah Emas di Depak atau Masjid Aljabar di Bandung dan kini sedang trend ke Masjid Apung di Ancol.
Kalau Islamic centre bisa didorong kearah ini, Kota Bekasi bisa memiliki destinasi wisata di Tengah kota. Karena itu Sardi menerima masukan dari pengurus Yayasan Islamic Centre inji dan sedapat mungkin ia akan memprioritaskan penyelesaiannya.
Sardi yakin, Walikota akan mendengar masukan ini. “Saya tahu, Walikota juga punya semangat yang sama dalam membangun Bekasi,” katanya.
Islamic Adalah iconnya Kota Bekasi. Wajah Kota Bekasi akan menjadi sempurna kalau Islamic ini bisa menjadi destinasi wisata religi keluarga.
