Politik

Pasangan ASIH Dapat Dukungan Paguyuban Keluarga Minang di Bandung

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu - Ilham Habibie (ASIH) mendapat dukungan dari Paguyuban Keluarga Minang, Jambi dan Kerinci di Bandung.

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu – Ilham Habibie (ASIH) kembali mendapat dukungan baru. Kali ini dari Paguyuban Keluarga Minang, Jambi dan Kerinci.

Komitmen itu disampaikan dalam silaturahmi yang digelar di Kota Bandung, Selasa (8/10). Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie juga hadir langsung dalam pertemuan itu. Kedatangannya turut didampingi Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Syaikhu tentu menyambut baik angin segar dari keluarga Minang, Jambi dan Kerinci itu. Dukungan tersebut bakal menjadi tambahan energi positif dalam menapaki Pilkada 2024.

Mereka bakal menjadi kekuatan besar bersama sejumlah elemen lain untuk pemenangan Pilkada. “Mereka ada rasa kebersamaan untuk membangun Jawa Barat,” tuturnya.

Syaikhu melanjutkan, ada sejumlah harapan yang disampaikan paguyuban itu khususnya untuk sosok gubernur maupun wakil gubernur. Yakni sosok yang bisa membimbing layaknya orang tua.

“Agar mereka mereka ini merasa tidak terasing, karena punya orang tua,” tandasnya.

Syaikhu melanjutkan, dalam kesempatan itu pihaknya turut menjanjikan sejumlah program yang akan direalisasikan jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Di antaranya program perbaikan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, ekonomi maupun kesehatan.

Dan yang tak kalah penting adalah program untuk peningkatan taraf hidup. “Ini sangat diperlukan karena mereka ingin kondusifitas iklim usaha,” tuturnya.

Sementara itu Penasihat Paguyuban Herman Muchtar menambahkan, keluarga yang tergabung dalam paguyuban ini tentu menjadi kelompok yang patut diperhatikan. Karena memiliki jumlah yang tidak sedikit di Jabar. “Potensinya ada kalau 3 juta orang,” terangnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version