Politik

Nofel Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota ke PKB

Nofel Saleh Hilabi, Bakal Calon wali kota Bekasi 2024 dari Partai Golkar mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rabu 08 Mei 2024.

Nofel Saleh Hilabi, Bakal Calon Wali Kota Bekasi 2024 asal Partai Golkar mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rabu 08 Mei 2024.

Nofel mengembalikan formulir dengan berjalan kaki dari Gedung DPD Golkar yang terletak di Jalan Ahmad Yani ke Kantor DPC PKB Kota Bekasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Adapun Nofel didampingi oleh sejumlah senior partai Golkar yang terdiri dari jajaran dewan pertimbangan, perwakilan dari Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPG, dan mantan pengurus Kecamatan serta kelurahan Partai Golkar.

Usai mengembalikan formulir, Nofel mengklaim bahwa Ia sudah mendapat sinyal dari Partai Golkar untuk mengambil langkah politiknya maju pada kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024.

“Dari DPP Partai Golkar sendiri akhirnya sudah memberikan sinyal ke sejumlah kandidat untuk membangun komunikasi dan langkah politik dengan partai lain untuk berkolaborasi di Pilkada 2024. Untuk itu, saya mengambil sekaligus langsung mengembalikan formulir ke PKB,” ujar Nofel kepada awak media pada Rabu 08 Mei 2024.

Nofel mengaku optimis akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Kota Bekasi. Pasalnya, ia mengklaim bahwa berdasarkan hasil survei, menempati peringkat satu di internal partai mengalahkan kandidat lainnya.

“Survei sendiri memang sudah dilakukan per Januari, dan Alhamdulillah saya masuk tiga besar top of mine. Dan di internal partai, saya tertinggi. Ditambah, saya mengantongi 50 ribu suara di Kota Bekasi pada Pileg kemarin. Itulah salah satu motivasi saya untuk maju dalam Pilkada Kota Bekasi menjadi wali kota,” tandasnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.

Exit mobile version