Politik

NSD Harap Putra Putri Terbaik Kota Bekasi Berani Maju Pilwalkot

Nyimas Sakuntala Dewi (NSD) bersama tim Kaesang Pangarep saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Bekasi di kantor DPC PKB.

Jelang Pilkada serentak 2024, perpolitikan di Kota Bekasi kian menghangat. Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nyimas Sakuntala Dewi (NSD), menarik perhatian ketika muncul di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi.

“Saya datang untuk bersilaturahmi, mengingat banyak pengurus PKB yang merupakan anak-anak saya juga. Dan ternyata, tim Kaesang juga sedang di sini untuk mengambil formulir pencalonan,” ujar NSD pada Senin 06 Mei 2024.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Kehadiran NSD di tengah tengah proses politik yang dinamis di Kota Bekasi menambah spekulasi tentang potensi kolaborasi antar generasi. Namun, NSD sendiri menyampaikan harapannya agar putra-putri terbaik dan tokoh-tokoh Kota Bekasi lebih berani dan optimis untuk maju sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi.

“Tidak perlu terburu-buru, biarkan saja putra terbaik Bekasi untuk maju dalam Pilwalkot. Setiap orang berhak mencalonkan diri, termasuk Kaesang Pangarep. Toh, pada akhirnya rakyatlah yang akan memilih. Apalagi di era Milenial dan Gen-Z seperti sekarang,” tutur NSD dengan senyum yang menyimpan banyak makna.

Sebelumnya, Ricard Efendi Siregar dari Relawan Pro PaGi menyatakan bahwa masyarakat Bekasi yang mendukung Kaesang Pangarep sebagai Wali Kota telah mengambil langkah konkret dengan mengambil formulir dari PKB.

Baca Juga : Relawan Kaesang Pangarep Ambil Formulir Daftar Bakal Cawalkot di DPC PKB Kota Bekasi

“Pengambilan formulir ini menunjukkan keseriusan kami dan harapan masyarakat untuk melihat Kaesang memimpin Bekasi,” kata Ricard.

Menurut Ricard, alasan masyarakat mengusung Kaesang adalah keinginan untuk memiliki pemimpin muda yang visioner, bersih dari korupsi, dan mengutamakan keberagaman.

“Selain itu, kami ingin memutus rantai tirani kekuasaan lama yang selama ini menghambat pembangunan dan menciptakan dendam yang berpotensi mengganggu kemajuan Kota Bekasi,” pungkasnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version