DPRD Kota Bekasi

“Jadi sekarang ini semua komisi ini sedang membahas LKPJ karena di beri waktu deadline sampai tanggal 25 April 2022,” ucapnya kepada awak media pada Sabtu (23/04/2022).

“Jadi kami meluruskan bahwa TKK di Kota Bekasi itu bukan dihapuskan. Namun kami ingin agar mereka (TKK) segera mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai berdasarkan amanah di PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana Aparatur itu hanya terdiri dari PNS dan PPPK,” ucap Ketua dewan yang juga ustad ini.

“Berdasarkan PP 49 Tahun 2018, Pemerintah Daerah itu setiap pegawai daerah diluar PNS itu berbentuk PPPK di tahun 2023″ ucap Faisal pada Senin (18/04/2022).

“Dari timur ke barat, jalan yang dilintasi oleh pemudik harus sudah diperbaiki guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik dengan mode trasnportasi darat dan melintasi pantura wilayah Bekasi Kota,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Senin (18/4/2022).

“Artinya jangan tahun ini diberlakukan tapi hanya pendataan dan kajian saja boleh. Saat ini ekonomi warga pun masih susah. Kalau keputusan tersebut dilakukan saat ini akan menambah jumlah pengangguran dan dampaknya akan menambah kemiskinan,”ujarnya.

“Sesuai PKS antara Pemkab dengan Blu Plaza seharusnya menjadi kewajiban Blu Plaza membangun polder seluas 1.0 Ha atau 10.000 m²,” jelas Chairoman pada Sabtu (16/4/2022).

“Pemkot harus memberikan jaminan hukum serta kepastian hukum TKK di Kota Bekasi. Di antaranya tenaga pendidik atau guru honorer, yang telah memberikan kontribusi dalam mencerdasan anak bangsa di Kota Bekasi,” papar politisi PKS ini.

“Kami sudah sidak, melihat langsung saluran pembuangan PT BMC di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Hal itu menindaklanjuti aduan masyarakat terkait limbah di Kali Bencong,” ujar Arif Rahman Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Kamis (14/4/2022).

Ratusan mahasiswa dalam tuntutannya meminta tidak ada perpanjangan jabatan presiden hingga penundaan pemilihan umum 2024.