Politik

“Dari timur ke barat, jalan yang dilintasi oleh pemudik harus sudah diperbaiki guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik dengan mode trasnportasi darat dan melintasi pantura wilayah Bekasi Kota,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Senin (18/4/2022).

“Artinya jangan tahun ini diberlakukan tapi hanya pendataan dan kajian saja boleh. Saat ini ekonomi warga pun masih susah. Kalau keputusan tersebut dilakukan saat ini akan menambah jumlah pengangguran dan dampaknya akan menambah kemiskinan,”ujarnya.

“Sesuai PKS antara Pemkab dengan Blu Plaza seharusnya menjadi kewajiban Blu Plaza membangun polder seluas 1.0 Ha atau 10.000 m²,” jelas Chairoman pada Sabtu (16/4/2022).

“Pemkot harus memberikan jaminan hukum serta kepastian hukum TKK di Kota Bekasi. Di antaranya tenaga pendidik atau guru honorer, yang telah memberikan kontribusi dalam mencerdasan anak bangsa di Kota Bekasi,” papar politisi PKS ini.

“Dengan formasi yang jauh dari ideal ditambah banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Membuat seorang guru bisa menangani lebih dari 2 mata pelajaran di sekolah yang sama,” ungkap politisi asal PAN ini, Jumat (15/4/2022) malam.

“Indeks Kepuasaan Masyarakat Kota Bekasi sudah baik, jadi segala sesuatunya (pelayanan) sudah harus lebih baik lagi,” ucap Faisal pada Kamis (14/04/2022).

“Kami sudah sidak, melihat langsung saluran pembuangan PT BMC di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Hal itu menindaklanjuti aduan masyarakat terkait limbah di Kali Bencong,” ujar Arif Rahman Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Kamis (14/4/2022).

“Kita akan rapat dengan pihak terkait untuk membahas naskah akademik kaitan pengarusutamaan gender,” kata dia, Selasa (12/04/222).

“Kita harus bisa meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Sekretariat DPRD. Dan, berupaya terus meningkatkan fasilitasi kegiatan DPRD agar proses pelaksanaan fungsi Legislasi, penganggaran dan pengawasan kepada pemerintah berjalan baik,” katanya pada Senin (11/04/2022).