Politik

“Amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini,” ucap Hasto dikutip pada Sabtu, 02 Agustus 2025.

“Kami menerima Raperda RPJMD ini dengan harapan seluruh masukan FPKS ditindaklanjuti secara konsisten untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih maju, adil, dan berkah,” tegas Fendaby.

“Hari ini kemacetan di mana-mana. Seharusnya OPD terkait sampai kelurahan turun langsung ke lapangan untuk membantu meminimalisir kemacetan,” ujar Faisal dikutip, Senin, 14 Juli 2025.

“Hasil rapat dengan eksekutif menyepakati bahwa TKK tetap mendapatkan hak sebagaimana mestinya, sambil menunggu keputusan pemerintah pusat. Tidak boleh ada yang dizalimi,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, usai rapat dengar pendapat, Rabu, 09 Juli 2025.

“Kami sudah bekerja sejak 2006, tapi tak juga diangkat. Padahal ikut proses yang sama,” kata Andri, perwakilan petugas kebersihan Kota Bekasi dalam rapat dengar pendapat. Ia mewakili sekitar 1.145 tenaga honorer R4 yang belum diangkat.

“Kami ingin memastikan seberapa jauh penetrasi ekspor yang dilakukan, terutama ke negara setir kanan seperti Thailand dan Nepal, hingga negara setir kiri. Termasuk mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional,” ujar Chalim dikutip Jumat, 04 Juli 2025.

“Selamat kepada 7.969 saudara-saudara kita yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar ASN PPPK Kota Bekasi. Ini bukan hanya tentang status, tapi juga amanah yang besar untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar H. Sholihin kepada bekasiguide.com Kamis, 03 Juli 2025.

“Selamat atas pelantikan rekan-rekan TKK menjadi PPPK. Semoga ke depan, para pegawai dapat menunjukkan kinerja yang profesional dan menjunjung tinggi kedisiplinan di setiap OPD tempat mereka bertugas,” ujar Sardi Efendi, Selasa, 01 Juli 2025.

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.