Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Hj. Ii Marlina, menegaskan inovasi pelayanan publik tidak boleh sekadar menghadirkan aplikasi atau program, tetapi harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ii Marlina dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2PD) bertema Pengawasan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi bersama RT, RW, dan tokoh masyarakat (tomas).
Menurut Ii Marlina, RT dan RW memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga, termasuk kendala dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan.
“RT dan RW merupakan ujung tombak yang memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan mereka penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan warga,” ujar Ii Marlina dikutip bekasiguide.com, Rabu 11 November 2026.
Ia menekankan, keberhasilan inovasi pelayanan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan mengurus dokumen, kecepatan layanan, kepastian prosedur, hingga kualitas pelayanan yang diberikan.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada tersedianya aplikasi dan program. Yang terpenting, masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, kecepatan, kepastian prosedur, dan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah peserta juga menyampaikan masukan terkait perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan. Hal ini dinilai penting agar petugas mampu memberikan layanan yang profesional, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ii Marlina menegaskan, berbagai masukan dan catatan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi.
“Setiap masukan dari RT, RW, dan tokoh masyarakat harus menjadi bahan evaluasi. Tujuannya agar pelayanan administrasi kependudukan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
