Pendaftaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bekasi baru mencapai 5,72 persen dari total sasaran sekitar 833 ribu warga. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi pun terus mendorong percepatan pendataan agar semakin banyak masyarakat terdaftar dalam program tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan hingga saat ini jumlah warga yang telah mendaftar mencapai sekitar 47 ribu orang. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat besarnya jumlah warga yang menjadi sasaran pendataan.
“Kota Bekasi ada 833 ribu warga. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita agar semuanya bisa didaftarkan di Perlinsos. Saat ini kita sudah masuk di 47 ribu pendaftar, jadi sudah 5,72 persen,” kata Robert dikutip Bekasiguide.com, Selasa 27 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, Kota Bekasi saat ini menjadi salah satu daerah percontohan (piloting) program Perlinsos Digital tahap kedua. Pemerintah daerah terus menggiatkan sosialisasi dan mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat untuk mempercepat proses pendaftaran.
Menurut Robert, upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan aparatur pemerintah, relawan, pengurus RT/RW, kader PKK, hingga posyandu. Selain itu, Pemkot Bekasi juga mendorong sekitar 23 ribu aparatur untuk menjadi agen yang dapat membantu masyarakat dalam proses pendaftaran.
Robert mengatakan, warga yang memiliki perangkat dan mampu menggunakan teknologi dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara itu, warga yang tidak memiliki telepon seluler, laptop, atau mengalami kesulitan mengakses teknologi dapat meminta bantuan agen.
“Kota Bekasi sekarang sudah ada 9.000 lebih agen. Bagi warga masyarakat yang tidak memiliki handphone atau laptop, tentunya tidak bisa masuk. Nah, ini melalui agen tadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu aspek penting dalam mekanisme tersebut. Warga yang memiliki IKD dapat melakukan pendaftaran secara mandiri maupun berperan sebagai agen untuk membantu warga lainnya.
Robert menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 400 ribu warga Kota Bekasi yang telah memiliki IKD. Karena itu, aktivasi IKD bagi aparatur dan masyarakat terus didorong untuk mendukung perluasan jangkauan program Perlinsos Digital.
Lebih lanjut, ia berharap sistem Perlinsos Digital dapat membantu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data dengan berbagai instansi terkait, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan perluasan pendataan tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dapat terdata dengan lebih baik. Di sisi lain, integrasi data diharapkan membantu proses pemutakhiran informasi agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
