Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana kembali menginisiasi pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas kelanjutan kerja sama pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah penanganan gunungan sampah lama yang telah menumpuk selama puluhan tahun.
Tri mengatakan, pihaknya akan mengingatkan kembali rencana pertemuan tersebut sekaligus meninjau proses perencanaan dan skema kerja sama yang akan dijalankan ke depan.
“Itu yang nanti coba kita inisiasi lagi, kita ingatkan kembali. Kita akan mereview kembali terkait proses perencanaannya seperti apa, kemudian proses kerja samanya seperti apa,” kata Tri dikutip Bekasiguide.com, Senin 26 Oktober 2026.
Menurut Tri, pengelolaan sampah ke depan tidak cukup hanya berfokus pada sampah baru yang masuk ke TPST Bantargebang. Penanganan timbunan sampah lama yang telah menggunung selama puluhan tahun juga menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan bersama.
Ia menjelaskan, masing-masing daerah mulai melakukan upaya pengurangan sampah baru. Pemerintah Kota Bekasi melalui kerja sama dengan PT SL, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan fasilitas pengolahan sampah RDF di Rorotan.
Dengan adanya upaya tersebut, volume sampah yang dikirim ke Bantargebang diharapkan dapat berkurang. Namun, menurut Tri, persoalan timbunan sampah yang sudah ada tetap membutuhkan penanganan khusus.
“Justru pekerjaan rumah besar kita adalah bagaimana menyelesaikan sampah yang hari ini masih standby dan sudah berpuluh-puluh tahun ada,” ujarnya.
Tri menilai, penyelesaian timbunan sampah lama membutuhkan kajian mendalam dan teknologi yang sesuai. Pasalnya, hingga saat ini belum ada teknologi yang dinilai benar-benar mumpuni untuk menuntaskan seluruh timbunan sampah tersebut.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyiapkan kajian dan spesifikasi teknologi yang jelas untuk menangani gunungan sampah di Bantargebang.
“Kita nanti akan carikan solusinya, kita nanti juga akan bicarakan dengan Mas Pram. Harus ada kajian,” katanya.
