Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Asep Surya Atmaja membenahi pelayanan publik di Kabupaten Bekasi setelah resmi dilantik sebagai bupati pada Jumat 23 Oktober 2026.
Dalam sambutannya, Dedi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di sektor kesehatan, Dedi meminta Asep meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Ia juga mendorong adanya dokter keluarga yang ditempatkan di setiap desa dan kelurahan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama warga kurang mampu.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik. Layanan puskesmasnya harus lebih baik,” ujar Dedi dikutip Bekasiguide.com, Jumat 23 Oktober 2026.
Menurut Dedi, pelayanan kesehatan perlu diperluas agar masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis bisa memperoleh akses lebih mudah. Ia mengusulkan agar pemerintah kabupaten merekrut dokter kontrak yang bertugas berkeliling mendatangi warga di desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi turut menekankan pemerintah kabupaten dapat merekrut dokter kontrak untuk ditempatkan di setiap desa dan kelurahan. Dokter tersebut nantinya bertugas berkeliling setiap hari untuk mendatangi warga yang sakit.
“Bagaimana ada dokter keluarga? Dr. Asep bisa rekrut dokter kontrak dengan pemerintah kabupaten, ditempatkan di setiap desa dan kelurahan. Tugasnya setiap hari keliling warga, nyamperin warga yang sakit,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan penjemputan pasien menggunakan ambulans atau merujuk warga ke rumah sakit. Ia ingin masyarakat kurang mampu juga mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di rumah.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi, itu baru luar biasa,” katanya.
Dedi menilai, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian adalah masyarakat asli Kabupaten Bekasi yang tersisih dalam persaingan ekonomi,” tutupnya.
