Politik

Tolak Jalan Dijadikan Akses Cluster, Warga Perumahan Pemda Jatiasih Mengadu ke DPRD

Warga RW 02 Perumahan Pemda Jatiasih mengadukan rencana Jalan Cemara III dijadikan akses pembangunan cluster ke Komisi II DPRD Kota Bekasi, Kamis (24/9/2026).

Warga menolak karena Jalan Cemara III merupakan jalan lingkungan di depan rumah mereka dan menjadi akses utama mobilitas sehari-hari.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kami memiliki hak atas jalan di depan rumah kami,” kata Ketua RW 02, Febri Rusnal dikutip bekasiguide.com, Kamis 24 September 2026.

Cluster tersebut akan dibangun di tanah kosong di ujung Jalan Cemara III. Padahal pengembang memiliki alternatif akses lain yang hanya membutuhkan tambahan investasi.

“Mereka memaksakan menggunakan akses Jalan Cemara III,” ujarnya.

Upaya membuka akses dilakukan secara masif hingga pemaksaan masuknya alat berat. Warga sudah melapor berjenjang ke lurah, camat, hingga wali kota, namun belum ada kepastian.

“Makanya kami mengadukan hal ini kepada wakil rakyat,” jelasnya.

Dalam audiensi itu Distaru menyatakan tidak akan menerbitkan perizinan lanjutan selama warga belum memberikan izin.

“Distaru tidak akan mengeluarkan perizinan selanjutnya,” sambung Febri.

Ia berharap keputusan itu konsisten dijalankan.

“Mudah-mudahan memberikan ketenangan kepada warga saya,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, mengatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang agar persoalan menemukan solusi.

“Warga keberatan jalan dibuka sebagai akses mobilitas,” kata Evi.

Seluruh warga RW 02, khususnya RT 01 dan RT 02, sepakat menolak pembukaan Jalan Cemara III sebagai akses umum menuju perumahan cluster.

“Jalan Cemara tidak diperkenankan dibuka sebagai akses umum,” ujarnya.

Evi menyebut lokasi pembangunan cluster secara administratif berada di Jakamulya, bukan Jatiasih, sehingga DPRD meminta Distaru melakukan mediasi dengan melibatkan wilayah terkait.

“Kita harapkan Distaru memediasi dengan menghadirkan Camat Bekasi Selatan,” katanya.

Komisi II memastikan akan mengeluarkan rekomendasi sesuai aspirasi warga yang telah sepakat tidak memberikan izin penggunaan jalan.

“Selama tidak ada izin, tidak akan mungkin mengeluarkan izin-izin,” tandasnya.

Penulis: TonEditor: Bams
Politik

“Kami sangat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, dalam meluncurkan program Teater Masuk Sekolah ini. Ini adalah terobosan yang sangat baik dalam membangun karakter anak-anak kita secara utuh,” ujar Faisal saat menerima audiensi Komunitas 3275 Art Play selaku penyelenggara Bekasi Monolog Festival 2026, Senin 14 September 2026.

Politik

“Concern-nya adalah membahas PKS terkait Bantar Gebang. Akhir Oktober, tanggal 25 atau 26, PKS-nya berakhir. Oleh karenanya kami mengusulkan rapat gabungan dengan Komisi I,” kata Latu kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Senin 14 September 2026.

Exit mobile version