Kondisi Kali Bekasi kembali memprihatinkan. Pada Kamis (20/8/2026), aliran sungai terlihat berwarna hitam pekat, disertai busa dan bau menyengat. Kondisi ini kembali memicu kekhawatiran masyarakat karena pencemaran serupa terjadi berulang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan pencemaran Kali Bekasi belum diselesaikan dari sumbernya.
Latu mengatakan, persoalan pencemaran telah ia soroti sejak awal Agustus. Ia sebelumnya mendesak agar sumber pencemaran yang diduga berasal dari wilayah hulu segera ditelusuri dan ditangani.
“Saya sudah sampaikan sejak awal Agustus bahwa persoalan Kali Bekasi ini tidak boleh hanya ditangani ketika airnya sudah hitam dan tercemar. Kalau sekarang kembali terjadi, berarti ada persoalan yang belum selesai di hulunya,” ujar Latu dalam keterangannya dikutip bekasiguide.com, Kamis 20 Agustus 2026.
Menurutnya, apabila hasil penelusuran dan uji laboratorium membuktikan sumber pencemaran berasal dari wilayah hulu, penanganannya tidak dapat hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bekasi.
“Kalau memang sumber pencemarannya berasal dari wilayah hulu, maka Gubernur Jawa Barat, Gakum LH Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor harus ikut bertanggung jawab. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan air baku yang aman,” katanya.
Latu meminta Gakum LH Jawa Barat melakukan penelusuran menyeluruh hingga ke titik sumber pencemaran, bukan sekadar mengambil sampel atau melakukan pemeriksaan administratif.
“Kita jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah pencemaran terjadi. Yang paling penting adalah menemukan sumbernya, hentikan pencemarannya, dan tindak tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Ia menilai pencemaran Kali Bekasi merupakan persoalan lintas wilayah karena dampak aktivitas di hulu dapat dirasakan masyarakat di wilayah hilir.
“Bekasi tidak boleh terus menjadi tempat menerima dampak. Kalau pencemaran datang dari hulu, maka penyelesaiannya juga harus dimulai dari hulu,” ujarnya.
Latu juga meminta Pemkot Bekasi tetap melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keamanan sumber air baku.
“Saya mendukung Pemkot Bekasi untuk terus melakukan pengawasan dan pengujian kualitas air. Tetapi pemerintah di wilayah hulu juga tidak boleh lepas tangan. Sumber masalahnya harus dihentikan,” katanya.
Ia berharap kejadian kali ini menjadi momentum untuk membangun sistem pengawasan pencemaran sungai yang lebih serius dan terintegrasi.
“Saya kira sudah cukup. Jangan tunggu sampai pencemaran ini menjadi bencana lingkungan yang lebih besar. Kita ingin solusi permanen, bukan penanganan sementara setiap kali Kali Bekasi kembali hitam,” ujar Latu.
Latu menegaskan Komisi II DPRD Kota Bekasi akan terus mengawal persoalan tersebut hingga penanganannya menyentuh sumber pencemaran.
“Kami akan terus kawal. Kepentingannya bukan kepentingan pemerintah daerah tertentu, tetapi kepentingan masyarakat. Air bersih dan lingkungan yang sehat adalah hak masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
