Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Bekasi harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD, bukan sekadar pencapaian administratif.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Mohammad Kamil, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi PKS terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LP2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/7/2026).
Fraksi PKS mengapresiasi raihan opini WTP yang kembali diperoleh Pemerintah Kota Bekasi. Namun, menurut Kamil, masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Mohammad Kamil dikutip bekasiguide.com, Kamis 23 Juli 2026.
Ia menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai sekitar 85 persen. Selain itu, Fraksi PKS juga menilai tindak lanjut atas temuan BPK, rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih perlu mendapat perhatian.
“Realisasi PAD, tindak lanjut temuan BPK, penyerapan anggaran, hingga pemanfaatan SiLPA harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan setiap rekomendasi BPK menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala OPD.
Menurut Kamil, hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi LP2APBD Tahun Anggaran 2025 harus dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan APBD berikutnya agar anggaran daerah semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Perbaikan ini penting agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Fraksi PKS juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif untuk memastikan pengelolaan APBD semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami akan terus mengawal agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi,” tutup Mohammad Kamil.
