DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang selama ini menangani warga dengan masalah sosial, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar dan lanjut usia.
Koordinator Komisi IV sekaligus pimpinan DPRD Kota Bekasi, Faisal, mengatakan peran PSM sangat penting, tetapi dukungan pemerintah terhadap mereka masih minim. Ia menilai keberadaan PSM perlu difasilitasi hingga tingkat kelurahan.
“Mereka itu sebenarnya penting karena spesifik mengurus ODGJ, orang terlantar, termasuk manula. Sudah saatnya pemerintah dan wali kota melihat ini lebih prioritas lagi,” kata Faisal usai menerima audiensi PSM kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Senin 07 September 2026.
Faisal mendorong agar PSM memiliki tempat berkantor di setiap kelurahan. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan PSM sebagai lembaga sosial yang bekerja membantu masyarakat.
“Keberadaan mereka harus diakui dan terfasilitasi, minimal ada tempat mereka berkumpul dan berkantor,” ujarnya.
Selain fasilitas, ia meminta organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan tugas PSM memberikan dukungan. Salah satunya puskesmas yang dinilai perlu membantu ketika PSM menangani kasus darurat, seperti evakuasi ODGJ pada malam hari.
“Kalau mereka tengah malam mendapat laporan evakuasi ODGJ dan lain sebagainya, puskesmas wajib memfasilitasi,” katanya.
Faisal juga menyoroti insentif PSM yang saat ini sekitar Rp500 ribu per bulan. Menurutnya, pemberian insentif harus diikuti dengan sistem dukungan yang jelas agar PSM dapat menjalankan tugas secara maksimal.
“Mereka mendapat insentif Rp500 ribu, tapi kalau dilepas tanpa backup, fungsi Rp500 ribu itu apa?” ujarnya.
Ia mengapresiasi PSM yang justru datang meminta dukungan agar dapat bekerja lebih baik. Faisal menyebut pihaknya akan mendorong adanya kesepakatan antara PSM dan pemerintah kota untuk memperjelas bentuk dukungan tersebut.
“Pak, kami mau bekerja, tolong kami dibackup. Kan bagus,” katanya.
Faisal menyebut saat ini baru sekitar 24 kelurahan yang telah memfasilitasi keberadaan PSM. Ia berharap fasilitas serupa dapat tersedia di seluruh kelurahan di Kota Bekasi.
Selain tempat berkegiatan, PSM juga membutuhkan dukungan operasional dan sistem rujukan yang jelas. Menurutnya, permintaan utama PSM dalam audiensi adalah adanya support system dari kelurahan dan puskesmas selama 24 jam.
“Yang mereka belum dapatkan adalah support system dari kelurahan maupun puskesmas 24 jam,” katanya.
Faisal juga menilai fasilitas rumah singgah perlu diperbanyak. Saat ini, menurut dia, kapasitas rumah singgah yang tersedia hanya sekitar 40 orang sehingga belum sebanding dengan kebutuhan di 12 kecamatan.
“Harusnya rumah singgah itu sekarang levelnya sudah per kecamatan. Ini baru ada satu di bawah Dinsos. Kalau dianggap penting, berarti harus ada peningkatan,” ujar Faisal.
Ia menegaskan PSM merupakan pekerja sosial yang menjalankan tugas secara sukarela dan membutuhkan dukungan pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Mereka ikhlas. Mereka tahu betul bahwa mereka itu pekerja sosial,” tandas Faisal.
