Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait percepatan proyek infrastruktur di kawasan Bulak Kapal pasca terjadinya kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto mengatakan, pihaknya telah diundang mengikuti rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk membahas langkah lanjutan terkait percepatan proyek pembangunan flyover tersebut.
“Setelah ada kecelakaan, ada statement dari Pak Presiden terkait percepatan. Kami juga sudah diundang rapat di Kemenko Infrastruktur. Tapi saat ini masih menunggu skema bantuannya seperti apa,” kata Idi dikutip Bekasiguide.com, Senin 11 Mei 2026.
Menurutnya, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kepastian apakah bantuan percepatan proyek akan berasal dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, atau langsung dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, proyek infrastruktur tersebut telah direncanakan menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp20 miliar pada tahun ini. Sementara penyelesaian keseluruhan proyek ditargetkan rampung hingga akhir 2027 melalui skema perubahan anggaran.
Namun, dengan adanya arahan percepatan dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi bersama pemerintah provinsi kini memilih menunggu keputusan resmi terkait skema pendanaan baru.
“Kalau memang ada bantuan percepatan dari pusat dan proyeknya diarahkan ke Bulak Kapal, maka anggaran yang sudah direncanakan bisa digeser ke sana,” ujarnya.
Idi menambahkan, Pemkot Bekasi sejauh ini sudah dua kali mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah pusat. Meski demikian, pembahasan masih berada di tingkat pimpinan kementerian sehingga belum ada keputusan final yang disampaikan ke daerah.
“Mudah-mudahan satu sampai dua minggu ke depan sudah ada kabar resmi supaya bisa segera dibahas tindak lanjutnya,” tutupnya.
