Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menilai anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebesar Rp1,2 triliun belum memadai untuk mengawal kebijakan lingkungan, termasuk upaya menekan emisi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.
Anggaran tersebut jauh di bawah usulan KLH sebesar Rp2,7 triliun. Jalal mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian yang saat ini dipimpin menteri baru dan masih membutuhkan penguatan organisasi serta budaya kerja.
“Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan Rp2,7 triliun, tapi hanya disetujui Rp1,2 triliun. Jadi memang sebetulnya itu menterinya baru, perlu membangun organisasi, membangun budaya-budaya manusia ini,” ujar Jalal saat ditemui di Bekasi dikutip bekasiguide.com, Minggu 18 Oktober 2026.
Ia menegaskan, dukungan anggaran yang terbatas dapat memengaruhi upaya pemerintah menjalankan berbagai agenda lingkungan. Selain pengendalian emisi, pencegahan karhutla membutuhkan perhatian dan pendanaan yang memadai.
“Sangat tidak memadai buat mengawal bagaimana lingkungan ini bisa bertahap sebagaimana misi natural emission, termasuk misi mencegah karhutla yang berulang itu. BNPB itu juga sama saya kira, jadi dananya masih minim karena ada program nasional yang lain,” katanya.
Di sisi lain, Jalal mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara sebagai upaya mengoptimalkan kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) terhadap perekonomian dan pendapatan negara.
Menurutnya, pembentukan Danantara diharapkan mampu mendorong lompatan dalam pengelolaan BUMN sehingga kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar pada tahun-tahun mendatang.
“Saya mengapresiasi Pak Prabowo bikin Danantara, karena itu memang ingin bikin lompatan supaya daya dukungan BUMN di tahun-tahun datang itu akan lebih optimal,” tuturnya.
Jalal mencontohkan sejumlah negara, seperti Singapura, Arab Saudi, dan Norwegia, yang mengembangkan pengelolaan perusahaan negara melalui skema holding untuk mengoptimalkan keuntungan.
Ia berharap pengelolaan BUMN melalui Danantara dapat menghasilkan dividen yang lebih besar dan menjadi sumber dukungan bagi pembiayaan program pemerintah.
“Nanti kalau hubungan BUMN itu sudah makin bagus, setiap tahun ada angka yang besar dari dividen Danantara ini buat men-support APBN kita,” ujarnya.
Jalal menilai optimalisasi anggaran negara dan kontribusi BUMN merupakan proses bertahap. Ia berharap perbaikan tersebut mulai terlihat pada 2027 hingga 2029, sehingga APBN dapat dimanfaatkan lebih optimal dan berbagai program pemerintah berjalan lebih terintegrasi.
Ia juga mengingatkan agar perhatian terhadap program tertentu tidak mengurangi dukungan terhadap sektor lain, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Itu kan sekarang isu yang kita tangkap itu sangat-sangat yang di Kopdes itu ya. Padahal enggak apa-apa, pendidikan dan kesehatan itu juga sama sebetulnya terus didukung, ditingkatkan,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Jalal menyoroti pentingnya stabilitas politik untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Ia mengajak seluruh pihak memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan serta mengurangi konflik politik yang berlarut-larut.
“Ini mungkin saya kira PR sebagai bangsa, bagaimana agar perpolitikan itu, siapa yang sedang berkuasa, sudah kita dukung. Jangan terlalu banyak konflik pertarungan sengit antara dua pihak,” ucapnya.
Menurut Jalal, konflik politik yang terus berulang berpotensi menjadi hambatan bagi pemerintahan, siapa pun presiden yang memimpin Indonesia. Ia berharap situasi politik yang lebih kondusif turut membuka ruang bagi penguatan berbagai agenda nasional, termasuk perlindungan lingkungan.
“Mudah-mudahan tahun-tahun depan, isu lingkungan juga makin dikawal dengan baik,” pungkasnya.
