Penguatan ekonomi berbasis masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, saat melaksanakan Reses I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan Kecamatan Pondokgede dan Kecamatan Bekasi Barat, beberapa hari lalu.
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, Faisal menangkap kebutuhan warga akan ruang bersama untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Ia menilai, masyarakat memerlukan wadah resmi yang bisa mengelola usaha secara kolektif agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“Jadi saat reses kemarin, masyarakat butuh ruang untuk menumbuhkan perekonomian. Apapun nanti bentuknya apakah itu Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, itu nanti mereka yang merumuskan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut kepada wartawan di gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu 18 Februari 2026.
Menurutnya, pembentukan badan usaha berbasis masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia tidak ingin konsepnya dipaksakan dari atas, melainkan dirumuskan sendiri oleh warga agar tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan ekonomi setempat.
Selain isu ekonomi, persoalan infrastruktur juga mencuat dalam reses tersebut. Faisal menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama perbaikan jalan dan fasilitas umum yang dinilai belum merata di sejumlah titik di wilayah dapilnya.
Ia menekankan, perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara bergilir agar seluruh wilayah mendapat perhatian yang adil.
Menurutnya, memperjuangkan pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota DPRD.
“Bukan hanya saya saja yang ingin semua jalan itu bagus dan mulus, tapi ada kawan dan rekan-rekan anggota dewan lainnya pun pasti sama,” tutupnya.
