Menjelang satu tahun kepemimpinan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe pada 20 Februari 2026, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, memberikan apresiasi terhadap peningkatan pembangunan yang sudah dilakukan, juga sekaligus melontarkan kritik konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Kota Bekasi. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum disentuh secara serius.
Menurut Latu, dalam hampir setahun berjalan, persoalan infrastruktur dasar belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Kalau kita lihat di lapangan, jalan-jalan yang rusak itu masih banyak yang belum disentuh. Padahal itu kebutuhan paling dasar masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya dikutip bekasiguide.com, Rabu 18 Februari 2026.
Tak hanya jalan, ia juga menyoroti penanganan banjir yang dinilai belum komprehensif. Setiap musim hujan, titik-titik genangan di 12 Kecamatan masih berulang tanpa solusi permanen.
“Banjir ini masalah klasik. Tapi sampai hari ini belum ada langkah konkret yang benar-benar menyelesaikan, bukan sekadar respons sesaat,” tegasnya.
Persoalan sampah juga masuk dalam catatan di Komisi II. Latu menyebut pengelolaan sampah masih jauh dari optimal, baik dari sisi sistem maupun pengurangan volume.
“Sampah belum disentuh secara menyeluruh. Kita butuh terobosan, bukan pola lama yang terus diulang, walaupun ada proyek strategis nasional (PSN) terkait Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang paling cepat terealisasi pada tahun 2028, berarti kita masih punya waktu 2 tahun untuk memperbaiki pengelolaan sampah secara komprehensif sampai PLTSa Sumur Batu berjalan,” katanya.
Selain itu, krisis Tempat Pemakaman Umum (TPU) turut menjadi sorotan. Keterbatasan lahan dinilai semakin mendesak dan membutuhkan perencanaan jangka panjang.
“TPU ini sudah krisis. Jangan sampai ketika masyarakat butuh, pemerintah baru sibuk mencari solusi darurat,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, kondisi dan pelayanan RSUD juga disinggung. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan, sarana, dan manajemen.
“RSUD harus benar-benar jadi andalan masyarakat. Kalau masih banyak keluhan, berarti ada yang harus dibenahi secara serius,” katanya.
Sementara di bidang pendidikan, Latu menyoroti masih kurang dan belum meratanya keberadaan SMP negeri. Setiap tahun, polemik penerimaan peserta didik baru terus berulang akibat keterbatasan daya tampung.
“SMP negeri kita masih kurang. Ini selalu jadi persoalan tiap PPDB. Artinya perencanaan penambahan sekolah belum berjalan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Latu menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai fungsi pengawasan DPRD agar pemerintah daerah fokus pada kebutuhan riil warga sehingga kota Bekasi bisa benar-benar menjadi KEREN.
Ia meminta sisa waktu kepemimpinan Tri Adhianto – Harris Bobihoe yang masih sangat panjang bisa dijadikan momentum evaluasi menyeluruh di berbagai sektor.
“Jangan sampai satu tahun ini hanya jadi seremoni. Masyarakat menunggu hasil nyata. Jalan diperbaiki, banjir ditangani, sampah terkelola, sekolah bertambah. Itu yang mereka rasakan langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi muda PKS Kota Bekasi yang akrab disapa Bang Jampang menekankan agar pemerintah bergerak lebih cepat dan terukur.
“Kami di DPRD akan terus mengawal. Yang dibutuhkan warga itu bukan janji, tapi bukti kerja,” tandasnya.
