Persoalan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur lingkungan menjadi isu utama dalam kegiatan Reses I Tahun 2026 anggota DPRD Kota Bekasi, Mubakhi, di Dapil III yang digelar di Perumahan Kavling Rawa Mulya No. 13, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.
Dalam dialog bersama warga, Mubakhi menegaskan pentingnya program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai pemerintah pusat bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, program tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh warga yang berhak.
“BPJS PBI ini adalah bentuk kehadiran negara. Warga yang kurang mampu harus terdata dengan baik agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Selasa 17 Februari 2026.
Ia juga menegaskan bahwa RSUD Kota Bekasi tetap melayani warga ber-KTP Kota Bekasi. Jika ditemukan kendala pelayanan, masyarakat diminta tidak ragu untuk melapor kepada anggota DPRD atau memanfaatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Jangan sampai ada warga yang tidak terlayani. Kalau ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada kami agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain layanan kesehatan, persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian. Warga menyampaikan apresiasi atas terealisasinya pengecoran jalan di RT 06 RW 03 sebagai tindak lanjut aspirasi sebelumnya.
Namun, mereka juga mengusulkan pengaspalan jalan dari pintu gerbang perumahan agar dianggarkan pada tahun mendatang atau melalui perubahan anggaran berjalan.
Di sisi lain, PKK Mustikajaya mengusulkan dukungan sarana penunjang kegiatan, termasuk fasilitas untuk posyandu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Program Bank Sampah yang telah berjalan sejak 2023 juga dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi warga, namun masih membutuhkan dukungan sarana operasional agar lebih optimal.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan pengadaan meja belajar untuk TPA sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan keagamaan anak-anak di lingkungan tersebut.
Mubakhi memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan menjadi salah satu jalur penting untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat.
“Reses ini bukan sekadar seremonial. Semua usulan akan kami kawal agar pembangunan di Mustikajaya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
