Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti peluncuran Bus Trans Beken yang memicu aksi demonstrasi Organda dan sopir angkot. Ia menilai peluncuran tersebut dilakukan tanpa komunikasi dan pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD, khususnya Komisi II.
Menurut Latu, Trans Beken merupakan transformasi dari Trans Patriot yang sebelumnya sempat mangkrak. Meski mendukung modernisasi transportasi massal dengan skema buy the service (BTS) dan sistem pembayaran non-tunai, ia mengingatkan agar persoalan lama tidak kembali terulang.
“Komisi II belum pernah menerima pembahasan resmi terkait perencanaan maupun launching Trans Beken. Bahkan tanggal peluncurannya pun tidak disosialisasikan ke DPRD,” ujarnya kepada bekasiguide.com, Kamis 12 Februari 2026.
Trans Beken yang melayani rute Harapan Indah hingga Terminal Bekasi disebut melintasi sejumlah trayek angkot. Kondisi ini memicu keberatan para sopir yang merasa tidak dilibatkan. Terlebih, layanan tersebut masih digratiskan hingga pasca-Lebaran dan belum ada kepastian penetapan tarif.
Latu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat, mengingat angkot tetap beroperasi dengan tarif normal.
Ia juga menyinggung program “Bis Kita” yang hingga hampir dua tahun berjalan masih belum menetapkan tarif resmi dan masih disubsidi APBD.
Menindaklanjuti aspirasi para sopir angkot, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, telah meminta Komisi II segera memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan terkait perencanaan, skema operasional, hingga alokasi anggaran subsidi Trans Beken.
Komisi II juga mendorong agar transformasi transportasi tidak hanya menyentuh bus, tetapi juga angkot sebagai tulang punggung transportasi di Kota Bekasi.
Latu menegaskan, DPRD mendukung modernisasi, namun pemerintah harus menyampaikan perencanaan secara terbuka agar tidak terus menimbulkan polemik.
“Modernisasi itu penting, tapi jangan sampai sopir angkot merasa dianaktirikan. Harus ada solusi yang adil dan berimbang,” tegasnya.
