Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Fendaby Surya Putra menegaskan agar Pemerintah Kota Bekasi memfokuskan arah belanja daerah tahun 2027 pada lima poin utama yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam agenda Reses I Tahun 2026 di daerah pemilihannya, Kecamatan Bekasi Barat dan Pondokgede. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi warga masih didominasi persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, peningkatan UMKM serta kebutuhan pelatihan bagi pelaku usaha kecil.
Fendaby menyebut, lima fokus belanja daerah 2027 harus diarahkan pada peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, peningkatan jumlah SDM ekonomi kreatif dan digital, pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.
“Belanja daerah harus benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Infrastruktur dan kesehatan masih menjadi perhatian utama warga,” ujar Fendaby yang juga Ketua DPD PKS Kota Bekasi dikutip bekasiguide.com, Sabtu 14 Februari 2026.
Menurut politisi muda PKS Kota Bekasi itu, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal jalan dan drainase, tetapi juga sarana penunjang aktivitas ekonomi warga. Ia menilai, konektivitas dan kualitas lingkungan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM di wilayahnya.
Terkait sektor kesehatan, Fendaby mengungkapkan bahwa Kota Bekasi saat ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun demikian, ia mendorong Pemkot Bekasi tidak berhenti pada capaian administratif semata.
“Dengan UHC, akses sudah terbuka. Sekarang yang perlu diperkuat adalah kualitas layanan, ketersediaan tenaga medis, serta fasilitas kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan yang berkelanjutan, termasuk penguatan digitalisasi dan pemasaran produk. Menurutnya, dukungan anggaran harus diarahkan pada program yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Fendaby berharap lima fokus belanja daerah tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2027, sehingga APBD Kota Bekasi benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal agar anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi warga,” pungkasnya.
