Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menanggapi audiensi puluhan sopir angkot dan Organda Kota Bekasi yang menyampaikan keberatan atas keberadaan bus Trans Beken yang dinilai berdampak pada pendapatan mereka.
Sardi mengatakan, aspirasi sopir angkot dari sejumlah trayek seperti K.25, K.30, K.01, K.10, dan K.07 akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Bekasi.
Ia pun menugaskan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi untuk memanggil Dinas Perhubungan Kota Bekasi guna meminta penjelasan terkait polemik operasional bus Trans Beken.
“Dishub harus bisa menjelaskan polemik launching Bus Keren kepada masyarakat dan DPRD Kota Bekasi,” ujar Sardi dalam keterangannya dikutip bekasiguide.com, Selasa 10 Februari 2026.
Menurutnya, pemanggilan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan menguntungkan semua pihak, baik bagi angkutan umum eksisting maupun pengembangan transportasi publik di Kota Bekasi.
“Untuk mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman kotanya dan sejahtera warganya, kebijakan yang diambil harus bijak sana dan bijak sini,” ucapnya.
Sardi juga menekankan agar ke depan Pemerintah Kota Bekasi melibatkan pelaku transportasi serta masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor transportasi publik.
Ia menambahkan, DPRD Kota Bekasi akan segera menyusun rekomendasi setelah dilakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
“Kami tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait operasional bus Trans Beken karena itu merupakan ranah eksekutif. Namun DPRD akan memperjuangkan aspirasi para sopir angkot dan membuat rekomendasi sesuai tuntutan serta harapan mereka,” tandas Sardi
