Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong pembenahan data perlindungan sosial menyusul terjadinya tragedi yang menimpa seorang anak yang mengakhiri hidupnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya negara memiliki data yang akurat agar kelompok rentan tidak terlewat dari sistem perlindungan.
Gus Ipul menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan memastikan pemerintah pusat telah menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan asesmen. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ke depan tidak hanya sebatas penanganan kasus, melainkan penguatan sistem secara menyeluruh.
“Yang lebih penting ke depan adalah bagaimana kita bersama pemerintah daerah memperkuat dan membenahi data perlindungan sosial. Dengan data yang akurat, negara bisa hadir lebih cepat dan tepat,” ujar Saifullah dikutip Bekasiguide.com, Rabu 4 Februari 2026.
Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat keluarga rentan yang belum terjangkau karena data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pendampingan dan bantuan sosial tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Pemerintah saat ini, lanjut Mensos, tengah melakukan konsolidasi data nasional melalui kebijakan satu data sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, data dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN disatukan dan terus dimutakhirkan.
“Dulu data masih terpisah-pisah. Sekarang kita satukan secara bertahap agar lebih akurat. Dengan data yang kuat, tragedi seperti ini bisa kita mitigasi dan cegah ke depan,” katanya.
Mensos juga menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya negara menjangkau keluarga kurang mampu yang selama ini tidak tampak dalam sistem. Program tersebut dirancang untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan pendidikan formal sekaligus pendampingan sosial.
“Presiden Prabowo meminta agar negara bisa menjangkau keluarga-keluarga yang tidak terlihat. Pembenahan data perlindungan menjadi kunci utama,” ujar Mensos.
Saat ini, pemerintah masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan keluarga terkait untuk menindaklanjuti hasil asesmen di lapangan. Mensos berharap penguatan data perlindungan sosial dapat menjadi pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang.
