Kantor Hukum KY n’ PARTNERS, mewakili Direktur Utama PT. Taman Puri Indah (PT.TPI), menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di media online dan media sosial mengenai eksekusi lahan di Perumahan Puri Asih Sejahtera.
Pernyataan ini menanggapi narasi yang disampaikan oleh Sdr. Rizal pada tanggal 2 Januari 2026, yang mengklaim bahwa “upaya hukum belum selesai” dan berharap penundaan atau pembatalan eksekusi dapat dilakukan.
Berikut adalah beberapa poin penting dalam klarifikasi tersebut:
Status Kepemilikan Lahan
Pengadilan Negeri Bekasi telah memutuskan bahwa lahan dan bangunan terkait adalah milik sah PT. Taman Puri Indah. Perusahaan tersebut merupakan satu-satunya pemilik hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.889/Jakasetia.
Jadwal Eksekusi Pengosongan
Telah dikonfirmasi bahwa pada tanggal 7 Januari 2026, Pengadilan Negeri Bekasi akan melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah serta bangunan terhadap 12 unit tempat tinggal di Perumahan Puri Asih Sejahtera kepada PT. Taman Puri Indah, berdasarkan surat Nomor 6551.
Status Peninjauan Kembali (PK)
Klaim bahwa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para penghuni belum diputus adalah tidak benar. Berikut rincian putusan yang telah diterbitkan:
Perkara Nomor 297/Pdt.G/2009/PN.Bks (8 warga), dengan Nomor PK 1101 PK/Pdt/2024, telah diputuskan pada 16 Desember 2024.
Perkara Nomor 246/Pdt.G/2008/PN.Bks (4 warga), dengan Nomor PK 1107 PK/Pdt/2024, telah diputuskan pada 18 Desember 2024.
Kedua perkara tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Kewajiban Mematuhi Putusan
Pihak PT. TPI menekankan pentingnya bagi semua pihak yang terlibat perkara untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah inkrah. Kuasa hukum warga yang terkena dampak diminta untuk menyampaikan informasi yang benar terkait perkara ini.
Menyikapi pemberitaan yang berpotensi merugikan, penasihat hukum PT. TPI akan meninjau langkah hukum lebih lanjut demi menjaga kepentingan klien mereka.***
