Kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) kembali menjadi sarana penting bagi anggota DPRD Kota Bekasi untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Pada Reses III Tahun Anggaran 2025, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi Darmawan, menggelar reses di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur pada Jumat, 07 November 2025.
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan mulai dari infrastruktur lingkungan, kondisi penerangan jalan umum (PJU), penanganan sampah, kebutuhan mendesak terkait Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga isu pendidikan seperti sistem zonasi PPDB dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Infrastruktur Jadi Keluhan Terbesar Warga
Isu infrastruktur menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga, terutama kondisi jalan lingkungan yang rusak, minimnya PJU, dan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal.
Nuryadi menegaskan bahwa aspirasi ini harus segera ditindaklanjuti karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga dalam beraktivitas sehari-hari.
“Jalan rusak, PJU, dan sampah ini keluhan yang paling dominan. Semua aspirasi ini akan kita kawal agar perangkat daerah memberikan penanganan yang jelas,” ujarnya kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Jumat, 07 November 2025.
Rutilahu Mendesak untuk Diprioritaskan
Selain infrastruktur, keluhan terkait Rutilahu juga muncul cukup besar di wilayah Aren Jaya. Banyak warga yang menilai bahwa masih ada rumah yang tidak layak dan membutuhkan bantuan segera. Nuryadi menegaskan bahwa jika anggaran tahun ini masih memungkinkan, maka Rutilahu harus mendapat prioritas utama.
“Kalau anggaran masih ada tahun ini, maka Rutilahu harus diprioritaskan. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak,” tegas politisi senior PDI Perjuangan Kota Bekasi tersebut.
Soroti Isu Pendidikan: Zonasi, Rombel, dan Daya Tampung
Isu pendidikan kembali mengemuka, terutama terkait sistem zonasi PPDB, keterbatasan rombel, dan terbatasnya daya tampung sekolah negeri, yang setiap tahun memicu keluhan dari orang tua siswa. Nuryadi memastikan akan mengawal persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
“Zonasi, rombel, dan daya tampung sekolah harus dievaluasi. Jumlah anak yang masuk usia sekolah meningkat setiap tahun, sementara kapasitas sekolah tidak bertambah sebanding,” ungkap Nuryadi yang saat ini menjabat Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi.
Ia menekankan perlunya solusi jangka panjang seperti penambahan ruang kelas, penyebaran sekolah negeri baru, atau optimalisasi fasilitas pendidikan yang ada.
Sosialisasi Program Swakelola Rp100 Juta per RW
Dalam rangka memperkuat pembangunan di tingkat lingkungan, Nuryadi juga mensosialisasikan program dana swakelola Rp100 juta per RW. Program ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
“Dana swakelola Rp100 juta per RW ini harus dimanfaatkan secara optimal. Warga bisa menentukan mana yang paling mendesak, apakah jalan, drainase, atau fasilitas umum lainnya,” jelas pria yang akrab disapa Enung.
