Esai

Kota Bekasi Butuh Solusi Drainase Jangka Panjang, Bukan Sekadar Penanganan Darurat!

Genangan Air di Jalan Siliwangi. (Photo: Istimewa)

Hujan lokal pada Selasa, 12 Agustus 2025 kembali membuka luka lama Kota Bekasi: genangan air di hampir seluruh ruas jalan utama. Tidak perlu hujan deras berjam-jam, cukup guyuran singkat, dan jalan-jalan di kota ini sudah berubah jadi kolam.

Warga yang melintas di Jalan Raya Komsen Jatiasih, Jembatan 1 Narogong Rawalumbu, Jalan Siliwangi Rawalumbu, Jalan Raya Pekayon Bekasi Selatan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Raya Jatiwaringin Pondokgede, Jalan Raya Kalimalang kolong tol depan Kota Bintang, Jalan Raya Wisma Asri, hingga ruas-ruas strategis lainnya, harus berhadapan dengan kemacetan panjang dan kendaraan mogok akibat kemasukan air.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Kondisi ini bukan hanya menyita waktu, tetapi juga menggerus kantong warga. Kerusakan kendaraan, BBM terbuang, produktivitas hilang. Ironisnya, masalah ini terus berulang tanpa solusi tuntas.

Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan teknis atau status kewenangan jalan. Jika jalan tersebut milik kota, perbaiki segera. Jika kewenangan provinsi atau nasional, lakukan koordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Warga tidak peduli siapa yang bertanggung jawab di atas kertas — yang mereka butuhkan adalah jalan yang kering dan aman dilalui.

Lebih memprihatinkan, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif: menyedot air ketika genangan sudah terjadi. Padahal, masalah drainase adalah persoalan infrastruktur jangka panjang. Tanpa perencanaan matang dan eksekusi nyata, setiap musim hujan akan membawa cerita yang sama: genangan, macet, dan keluhan warga.

“Kota Bekasi membutuhkan peta jalan pembenahan drainase yang jelas, mulai dari pemetaan titik rawan, perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan berkala.”

Tanpa itu, kita hanya akan melihat proyek tambal sulam yang habis anggaran sebelum masalah selesai.

Warga Bekasi berhak atas infrastruktur yang melindungi mereka dari dampak hujan. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, bukan janji yang tenggelam bersama air hujan.

Bekasi bisa bebas dari genangan, asalkan pemerintah mau bekerja lebih keras dari air yang terus mengalir.

Oleh : Redaksi

Esai

Karena itu, pertobatan ekologis menjadi semakin relevan mengingat persoalan banjir dan longsor belakangan ini sebagai akibat pengingkaran atau penyangkalan terhadap eksistensi dan signifikansi bumi dan alam. Ini tidak terbatas pada terjadinya bencana alam berupa tanah longsor, banjir, dan mungkin kedepan muncul prahara kekeringan.

Esai

Seluruh aktivitas nyaris mati gaya, dan warga yang tajir melintir maupun yang melarat “keciprat,” merasakan derita yang sama; tak berdaya seraya berdoa dan berharap hujan segera

Esai

Kita juga perlu mengatasi “Viral Culture” dalam politik, sebab krisis moral demokrasi juga disebabkan oleh budaya politik yang hanya mengejar viralitas, bukan substansi.

Esai

Folder harus mencerminkan semangat kolaborasi, bukan kompetisi tidak sehat. UMKM besar maupun UMKM pemula harus memiliki kesempatan yang sama untuk tampil. Jika ruang hanya diberikan kepada mereka yang “punya akses”, maka folder tidak lagi menjadi ruang publik melainkan ruang komersial milik sekelompok orang.

Esai

Pemanfaatan folder sebagai ruang wisata, olahraga, dan UMKM memiliki banyak peluang, namun juga memiliki risiko. Karena itu, setiap langkah harus disusun melalui kajian detail: keamanan, ketertiban, dampak lingkungan, manajemen keramaian, hingga regulasi pemanfaatan UMKM agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Exit mobile version