Politik

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Adelia Dorong Pemkot Bangun Pusat Rehabilitasi Anak 

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik (Poto : Salma)

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia mendorong Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk membangun tempat rehabilitasi anak di Kota Bekasi.

Adelia mengatakan, mengingat angka kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bekasi cukup tinggi. Ia menyarankan, Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan tempat rehabilitasi supaya pemulihan kondisi psikologis anak yang menjadi korban atau pelaku dalam kasus pelecehan seksual bisa maksimal.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Harapan kami sebenarnya adanya tempat rehabilitasi bagi korban dan pelaku anak. Outcome yang paling kami kejar saat ini, harus ada tempat rehabilitasi karena anak-anak yang menjadi korban atau pelaku supaya memutus mata rantai ini adalah mengejar golden time-nya mereka,” kata Adelia dikutip Bekasiguide.com, Kamis 12 Juni 2025.

Menurut Adelia, trauma yang dialami anak yang menjadi korban dan pelaku dalam kasus pelecehan seksual perlu ditangani hingga tuntas. Untuk itu, pusat rehabilitasi anak perlu dibangun untuk menghadirkan psikolog handal dalam menangani trauma.

“Kami berharap bahwa setelah ada kasus pelecehan yang viral ini, pemerintah Kota Bekasi menyadari bahwa sebegitu pentingnya tempat rehabilitasi yang menyediakan psikiater klinis untuk anak-anak, baik itu korban ataupun pelaku sampai PTSD anak-anak ini itu selesai,” jelasnya.

Selain itu, Adelia menjelaskan, sosialisasi tentang parenting juga perlu dilakukan secara masif untuk mencegah anak melakukan penyimpangan-penyimpangan ataupun tindak kriminal di lingkungan masyarakat.

“Jadi menurut saya sosialisasi yang paling penting adalah bagaimana orang tua ini juga harus mengetahui porsinya sebagai orang tua, kehadirannya itu bagaimana. Karena kita juga di kota Bekasi ini kan fatherless-nya tinggi. Jadi saya harapannya dengan ada ini, semuanya bisa ada outcome,” tutupnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.

Exit mobile version