Politik

Komisi III DPRD Kota Bekasi Soroti Realisasi PAD Masih Rendah

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim. (poto: Istimewa)

Memasuki triwulan keempat capaian Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tuai sorotan. Hal itu disebabkan oleh masih rendahnya capaian PAD yang hingga kini masih dikisaran 68 persen.

Komisi III DPRD Kota Bekasi merespons cepat terkait rendahnya capaian PAD Kota Bekasi tersebut, sementara tahun 2024 tersisa kurang dari satu setengah bulan akan berakhir.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim menyatakan, bahwa pihaknya akan rapat bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Iya, ini kita Senin besok mulai rapat dengan semua OPD penghasil pendapatan. Kalau kita lihat, waktu tinggal satu setengah bulan kurang lagi, sangat-sangat mepet. Mereka memang berusaha, tapi banyak yang tidak mencapai target,” jelas Arief kepada awak media, Kamis, 14 November 2024.

Menurutnya, situasi ini menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Komisi III DPRD adalah melakukan uji petik untuk memeriksa laporan pendapatan beberapa sektor, termasuk sektor restoran.

“Kita akan uji petik, misalnya untuk restoran, kita cek setoran mereka dari Januari hingga sekarang. Kalau pendapatannya flat, berarti ada sesuatu yang salah. Kita akan dalami hal ini,” tambahnya.

Arief juga menyoroti dampak dari rotasi kepemimpinan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terjadi baru-baru ini. Rotasi tersebut, menurutnya, berpengaruh pada kinerja capaian PAD karena Kepala Bapenda baru, Asep Gunawan, belum lama menjabat dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

“Ini menjadi kendala, juga menjadi pelajaran bagi kepala daerah agar lebih jeli melihat situasi saat pergantian kepemimpinan di suatu Dinas” ujarnya.

Ke depan, Komisi III akan menargetkan Bapenda untuk segera memenuhi capaian PAD yang telah ditetapkan. Salah satu potensi yang dianggap tinggi adalah parkir on-street di wilayah Kota Bekasi, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

“ini persoalan serius. Kita akan lakukan uji petik di tempat-tempat yang memiliki potensi besar agar target PAD bisa tercapai dalam waktu yang tersisa,” tutupnya.

(ADV Setwan DPRD)

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version