Politik

Partai Golkar Rekomendasikan Uu Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni di Pilkada Kota Bekasi

Bendera Golkar. (Image : Istimewa)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan rekomendasi B.1-KWK kepada Uu Saeful Mikdar sebagai Calon Wali Kota dan Nurul Sumarheni sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.

Informasi yang diperoleh gobekasi.id, rekomendasi itu telah diterbitkan dan ditandatangi oleh Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, M Samuji pada tanggal 24 Agustus 2024.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, Uri Huryati tak mengelak jika rekomendasi DPP telah dituju kepada pasangan calon Uu Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni.

“Informasi yang saya terima ya memang benar (telah terbit rekomendasi dari DPP),” kata Uri dikonfirmasi wartawan melalui sambungan selulernya, Kamis, 29 Agustus 2024.

Sampai dengan sekarang, Uri tengah menunggu langkah yang akan dilakukan DPD Partai Golkar menyikapi surat rekomendasi DPP untuk Pilkada Kota Bekasi 2024.

“Kemungkinan dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat bersama DPD,” ujarnya.

Hal ini mengingat batas waktu pendaftaran sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginjak hari terakhir.

“Nanti akan kita sampaikan (jadwal untuk pendaftaran),” katanya.

Uri juga tak menampik jika partainya dalam kontestasi Pilkada 2024 ini akan berkoalisi dengan Partai NasDem Kota Bekasi.

“Ya seperti itu (Nurul Sumarheni dari NasDem),” pungkas dia.

Untuk diketahui, Partai Golkar Kota Bekasi pada Pemilu 2024 sukses mendapat perolehan suara terbanyak kedua setelah PKS dengan perolehan 8 kursi di legislatif dan 16 persen suara partai.

Hal itu memungkinan Partai Golkar Kota Bekasi untuk menambah poros baru dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengisyaratkan partai politik mengusung calon dengan minimal 7.5 persen suara di parlemen.

Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.

Exit mobile version