Politik

Dorong Perbaikan Pendidikan di Kota Bekasi, Kepala Sekolah Swasta Dukung Heri Koswara

Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kota Bekasi berikan dukungan kepada Bakal Calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara atau akrab disapa Bang Heri. Dukungan ini diberikan dengan harapan adanya perbaikan pendidikan di Kota Bekasi.

Dalam silaturahmi yang berlangsung di Jatiasih, belum lama ini, FKSS duduk bersama dan berdiskusi persoalan pendidikan dengan Bang Heri dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Dalam sambutannya Kepala FKSS Kota Bekasi, Supardi, menyampaikan bahwa kondisi saat ini SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi mengalami kondisi sulit dengan pelaksanaan PPDB yang terus-menerus carut marut bahkan tidak hanya di level SMA sederajat namun mulai dari SD sudah mengalami hal yang sama.

Pihaknya berharap ada political will dari Calon Wali Kota Bekasi Bang Heri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. “Pada kondisi ini perlu Bapak-Ibu tahu ada tiga sekolah SMA yang tutup pada tahun 2024 ini,” ujarnya.

“Tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dahulu saat Kang Aher jadi Gubernur Jabar pihaknya mendorong pembangunan dengan memberikan bantuan pembangunan 1.000 lokal SMA Swasta di Jawa Barat, tak hanya itu pada masanya pula Kang Aher memberikan BPMU sebesar 700 ribu rupiah. Namun saat Kang Aher turun digantikan dengan Pak Ridwan Kamil BPMU itu sempat dihentikan,” ujarnya menceritakan.

Kondisi itu membuat FKSS berdemo di Gedung Sate, namun pada saat itu massa aksi tidak bisa beraudiensi dengan Ridwan Kamil lantaran sedang ke luar negeri.

“Karena tidak bertemu kami akhirnya ke DPRD Jawa Barat, disana kami diterima oleh Komisi 5 dari PKS salah satunya diberikan advokasi oleh Pak Heri Koswara. Singkat cerita BPMU itu kembali bergulir atas advokasi dari Pak Heri dan rekan-rekan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat,” bebernya.

Menyikapi kondisi itu, Calon Wali Kota Bekasi asal PKS, Heri Koswara mengungkapkan, bantuan BPMU itu sudah ada sejak era Gubernur Ahmad Heryawan. Namun, sempat terhenti di awal-awal Gubernur Ridwan Kamil.

“Akhirnya kami perjuangkan lagi. Jumlahnya memang menurun dari Rp700 ribu per siswa menjadi Rp 600 ribu per siswa. Sebab jumlah penerimanya meningkat dari 18.000 siswa menjadi 50.000 siswa,” ungkap Bang Heri Koswara dalam keterangannya dikutip bekasiguide.com pada Rabu, 31 Juli 2024.

Dia menambahkan, program BPMU tersebut bukan hanya diterima oleh siswa SMA dan SMK swasta. Tapi juga berlaku untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) dan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta.

Program BPMU ini, sambung Bang Heri sangat membantu meringankan siswa SMA, SMK, MA, dan SLB di sekolah swasta.

“Bantuan ini akan meringankan bagi siswa-siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Semoga ke depan lebih baik lagi dan mensejahterakan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyampaikan, pihaknya melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh oleh sekolah-sekolah swasta karena kecenderungan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak  fokus terhadap pembangunan pendidikan di Kota Bekasi.

“Saya kecewa sekali ada SMA yang harus ditutup terlepas dengan masalah apa yang dihadapi. Perencanaan pembangunan SMA Negeri, isu PPDB, rombel dan sebagainya tak selesai-selesai, seperti tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini untuk lebih berperan maksimal,” tegasnya

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version