Sebanyak 37 pejabat eselon III dan IV yang beberapa waktu lalu di rotasi mutasi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi tak hadiri undangan resmi Komisi 1 yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Bekasi. Ketidakhadiran puluhan pejabat atas undangan resmi lembaga DPRD tersebut disinyalir adanya intervensi dari Pj Wali Kota Bekasi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal dalam hal ini menduga adanya intervensi yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi. Sehingga, para ASN itu terkesan kompak untuk tidak datang ke agenda yang dijadwalkan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi.
“Kami hari ini kecewa sekali PJ wali kota mempermainkan surat kami. Dan sepertinya Pj mengintervensi ketidakhadiran teman – teman eselon 3 dan 4 sebanyak 37 orang yang kami undang secara resmi,” kata Faisal kepada awak media di ruang Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Kamis 06 Juni 2024.
Ia juga menduga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pj Wali Kota. Pasalnya, sebelum terjadinya rotasi dan mutasi beberapa waktu lalu, prosedur uji kompetensi dinilai tidak berlangsung transparan.
“Kami juga ingin mengetahui kejiwaan pejabat yang dirotasi mutasi oleh pj wali kota. Apakah mereka sudah sesuai, dan kenapa harus mereka dilarang hadir hari ini. Padahal surat undangan sudah kami keluarkan secara resmi ditandatangani pimpinan kami yakni Ketua DPRD. Baru kali ini surat kami dikembalikan dalam bentuk surat lagi, Berarti kan patut diduga ini ada sesuatu yang di sembunyikan,” ungkapnya.
Pihaknya juga sudah menyiapkan kotak untuk semacam kuesioner khusus bagi para pejabat eselon III dan IV yang di rotasi mutasi guna mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh para pejabat tersebut.
“Kami khawatir ASN ini tertekan, jadi kami membuat kuesioner, biarkan para ASN itu menuangkan isi hatinya terkait rotasi mutasi. Kita liat nanti hasil kuesioner itu. Apakah mayoritas tidak terima atau terima,” katanya.
Faisal menegaskan, ia dan anggota DPRD lainnya di Komisi 1 mengaku sudah tidak mau berbicara lagi soal rotasi mutasi boleh dilakukan atau tidak. Tetapi, ia ingin agar semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi memiliki hak yang sama dalam jenjang karirnya di pemerintahan.
“Kami tidak ada tendensi apapun kepada PJ Wali Kota Bekasi dan kita sudah tidak berdebat masalah ini (mutasi) boleh atau tidak. Kita hanya meminta PJ Wali Kota bagaimana bisa seluruh ASN Kota Bekasi agar mereka-mereka itu punya jenjang karir yang baik,” ujar Faisal..
Di tempat yang sama Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengungkapkan hal senada. Persoalan yang saat ini ia soroti bukan lagi tentang rotasi dan mutasi.
“Ini yang baik dirotasi, yang tidak baik juga dirotasi jadi tolak ukurnya apa?,” tanya pria yang biasa disapa Enung.
