Politik

Ketua DPRD Soroti Longsornya Gunung Sampah TPST Bantargebang

Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M Saifuddaulah. (Poto. Istimewa)

BEKASI- Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah angkat bicara soal longsornya gunungan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor usai diterjang hujan deras, pada Jumat (7/10/2022) lalu.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Berdasarkan informasi yang didapat bekasiguide.com, longsornya gunungan sampah itu bukan hanya faktor hujan, tapi juga karena kondisi tumpukkan sampah yang sudah terlalu tinggi, dan juga bebannya yang sudah terlalu berat.

Menanggapi hal tersebut, Saifuddaulah mengatakan persoalan longsornya sampah di TPST Bantargebang ini merupakan peringatan kecil untuk pemerintah Kota Bekasi.

“Plt. Wali Kota Bekasi harus melihat jauh persoalan longsornya gunungan Sampah TPST Bantargebang. Pemkot harus segera berkomunikasi dengan pemerintah DKI Jakarta. Dalam hal ini TPST Bantargebang kan milik DKI Jakarta,” ucap Saifuddaulah, Selasa (11/10/2022).

Menurut Saifuddaulah, longsornya sampah di TPST Bantargebang bukan persoalan kecil, yang setelah ditangani selesai begitu saja. Melainkan pemerintah DKI Jakarta harus melakukan pembenahan.

“Ada yang paling mendasar menurut saya soal longsornya sampah di TPST bantargebang. DKI Jakarta seharusnya segera monitoring dan melakukan pembenahan, dan harus ada solusi tepat,” ujarnya.

Saifuddaulah menyampaikan, kapasitas TPST Bantargebang sudah tidak mampu menampung sampah yang tiap hari 7 – 8 ribu Ton dikirim dari DKI Jakarta. Maka dari itu perlu adanya penambahan lokasi untuk pembuangan sampah.

“Pemda DKI harus menambah lokasi untuk penampungan sampah, agar tidak terjadi gunungan sampah yang menggunung dan berpotensi rentan bahaya longsor,” katanya.

Saifuddaulah juga menyinggung, persoalan longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang harus dijelaskan secara transparan oleh Kepala UPTD TPST Bantargebang agar jelas dan tidak ditutup tutupi sehingga segera dicarikan solusinya dan jngn sampai hal ini terulag lagi. (Bams/Mae)

Politik

“Saya minta tadi Disdik untuk mendata sekolah-sekolah SD, SMP, berapa yang rusak dan apa kebutuhannya, supaya bisa dimasukkan ke penganggaran 2026. Kemarin di Jatiasih kan ada sekolah yang atapnya rubuh, untung nggak ada korban,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, Kamis, 11 September 2025.

Politik

“PKS siap bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi, wakil wali kota, partai politik lain, dan seluruh elemen masyarakat. Program pemerintah yang bermanfaat akan kita apresiasi, kita dukung bahkan kita bantu kawal agar tepat sasaran. Tapi kalau ada kebijakan yang kurang tepat, saya minta pejabat publik PKS tetap kritis aktif menyampaikan masukan dengan santun dan baik,” tegasnya dikutip pada Senin, 08 September 2025.

Exit mobile version